Kuncinya, kata dia, ada pada sinergi.
"Kita semua prihatin. Komisi I menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional. Dengan begitu, diplomasi dan kerja sama luar negeri bisa benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional kita," papar Dave.
Dia menambahkan, pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat akan membuat penanganan bencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Sebelumnya, juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, telah mengonfirmasi pengiriman surat tersebut. Alasannya, UNDP dan UNICEF dinilai punya pengalaman berharga dari penanganan tsunami 2004 silam.
Selain upaya ke PBB, bantuan dari berbagai lembaga juga sudah mulai mengalir. Saat ini, tercatat ada 77 lembaga bersama 1.960 relawan yang turun tangan. Mereka berasal dari NGO lokal, nasional, hingga internasional.
Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah. Beberapa nama yang sudah masuk dalam data BNPB antara lain Save The Children, Baznas, Islamic Relief, Relawan Nusantara, dan Yayasan Geutanyoe.
Artikel Terkait
Gus Ipul Nyanyikan Salawat Bersama Anak-anak Korban Longsor Pidie Jaya
Indonesia Gagal Dapatkan Dukungan Global untuk Resolusi Karst di Sidang PBB
Komisaris Utama Petro Energy Divonis 8 Tahun Penjara, Negara Rugi Rp 958,5 Miliar
Irjen Kemnaker Bolos Panggilan KPK, Kasus Sertifikasi K3 Merembet ke 14 Tersangka