Yogya Galang Dana Kreatif, Atasi Rp32 Triliun yang Tidur di Bank

Yogyakarta punya masalah yang menarik. Di satu sisi, ada surplus dana perbankan yang menganggur hingga Rp32 triliun. Di sisi lain, pembangunan daerah masih kerap bergantung pada anggaran pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melihat celah ini dan mendorong sebuah pergeseran.

"Jangan hanya tergantung dari APBN/APBD saja," tegas Anggito dalam Forum Dialog Bisnis Kadin DIY, Sabtu lalu.

Ia melanjutkan, "Cari funding dana-dana kreatif, itu blended financing-lah. Modelnya tergantung pada project-nya; project-nya apa, carikan dana dari masyarakat."

Dorongannya bukan tanpa alasan. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB DIY diproyeksikan menyusut, dari 20 persen menjadi sekitar 18 persen tahun depan. Artinya, mesin pertumbuhan ekonomi tak bisa lagi mengandalkan APBN dan APBD semata. Perlu sumber lain.

Nah, skema blended financing yang ia usung ini intinya adalah kolaborasi. Menggabungkan suntikan dana dari institusi, masyarakat umum, dan tentu saja perbankan untuk membiayai proyek-proyek di daerah. Ide dasarnya sederhana: mempertemukan yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan.

Masalahnya, menurut Anggito, dana yang melimpah di bank itu sering kali malah mengalir ke luar DIY. Kenapa? Karena proyek-proyek lokal dinilai kurang feasible atau layak secara bisnis.

"Dana ada, kan ada surplus sebenarnya di bank, gede banget ya," ujarnya. "Cuma kan project-nya yang harus feasible kan. Feasible, kalau bisa dijamin oleh pemerintah atau didukung oleh pemerintah ya toh, sehingga return-nya juga bagus dan risiko juga rendah."