Yogya Galang Dana Kreatif, Atasi Rp32 Triliun yang Tidur di Bank

Yogyakarta punya masalah yang menarik. Di satu sisi, ada surplus dana perbankan yang menganggur hingga Rp32 triliun. Di sisi lain, pembangunan daerah masih kerap bergantung pada anggaran pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melihat celah ini dan mendorong sebuah pergeseran.

"Jangan hanya tergantung dari APBN/APBD saja," tegas Anggito dalam Forum Dialog Bisnis Kadin DIY, Sabtu lalu.

Ia melanjutkan, "Cari funding dana-dana kreatif, itu blended financing-lah. Modelnya tergantung pada project-nya; project-nya apa, carikan dana dari masyarakat."

Dorongannya bukan tanpa alasan. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB DIY diproyeksikan menyusut, dari 20 persen menjadi sekitar 18 persen tahun depan. Artinya, mesin pertumbuhan ekonomi tak bisa lagi mengandalkan APBN dan APBD semata. Perlu sumber lain.

Nah, skema blended financing yang ia usung ini intinya adalah kolaborasi. Menggabungkan suntikan dana dari institusi, masyarakat umum, dan tentu saja perbankan untuk membiayai proyek-proyek di daerah. Ide dasarnya sederhana: mempertemukan yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan.

Masalahnya, menurut Anggito, dana yang melimpah di bank itu sering kali malah mengalir ke luar DIY. Kenapa? Karena proyek-proyek lokal dinilai kurang feasible atau layak secara bisnis.

"Dana ada, kan ada surplus sebenarnya di bank, gede banget ya," ujarnya. "Cuma kan project-nya yang harus feasible kan. Feasible, kalau bisa dijamin oleh pemerintah atau didukung oleh pemerintah ya toh, sehingga return-nya juga bagus dan risiko juga rendah."

Lalu, bagaimana solusinya?

Menanggapi hal ini, Sri Darmadi Sudibyo, Kepala Perwakilan BI DIY, menyebutkan bahwa mereka sudah menyiapkan sejumlah terobosan. Salah satunya berbasis digital.

"Kami juga menawarkan inovasi yang kita sebut dengan Gandeng-Gendong Super Apps," jelas Sri Darmadi.

Aplikasi ini, katanya, dikembangkan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana sosial dan investasi seperti ziswaf yang pada akhirnya diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Yogyakarta.

Namun begitu, inovasi teknologi saja tidak cukup. Sri Darmadi menekankan bahwa kunci utamanya ada pada kolaborasi lintas sektor. BI DIY, misalnya, aktif menyelenggarakan Yogyakarta Economic Symposium yang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku usaha.

Forum semacam itu jadi ajang mencari ide-ide segar dan terobosan. "Harapannya nanti di 2026 pun kita masih akan terus bisa melakukan sehingga bisa memetakan atau mengidentifikasi berbagai hal yang penting," pungkasnya.

Jadi, narasinya jelas. Yogyakarta sedang berusaha keluar dari ketergantungan pada anggaran negara. Dengan memanfaatkan dana menganggur di perbankan dan merancang skema pendanaan kreatif, harapannya ekonomi daerah bisa tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan. Tantangannya sekarang adalah menciptakan proyek-proyek yang memang bankable, serta membangun ekosistem kolaborasi yang solid. Semua pihak harus bergerak.