Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, jadi lokasi pertama Menteri UMKM Maman Abdurrahman melihat langsung dampak bencana. Kunjungan kerjanya hari ini bukan sekadar seremonial. Dari sana, dia menyampaikan langkah konkret pemerintah pusat. Intinya, bakal ada pemetaan menyeluruh terhadap kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tiga provinsi yang kena musibah: Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
“Tanpa peta yang jelas, kita bisa salah arah,” kira-kira begitu prinsipnya. Pemetaan itu akan jadi fondasi. Tujuannya sederhana tapi krusial: tahu berapa jumlah yang terdampak, seberapa parah, dan bantuan seperti apa yang paling mereka butuhkan.
Rencananya, pekan depan akan digelar rapat koordinasi. Maman akan duduk bersama bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat, terutama yang punya portofolio di ketiga provinsi itu.
“Data harus akurat. Baru setelah itu langkah penanganan bisa kita jalankan dengan tepat dan cepat,” tegas Maman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, penanganannya nggak bisa seragam. Diperlukan zonasi berdasarkan tingkat keparahan dampak di tiap wilayah. Soalnya, tingkat kelumpuhan usahanya pasti beda-beda. Satu daerah mungkin masih bisa beroperasi separuh, daerah lain hancur total.
Di sisi lain, Maman menegaskan bahwa skema pemulihan ini tak bisa hanya dibebankan ke pemerintah daerah atau bank. Perlu ada kebijakan nasional yang jadi payung. Kebijakan itu harus memberi kepastian dan ruang gerak bagi semua pihak yang terlibat di lapangan.
“Saya yakin persoalan sebesar ini nggak bisa cuma diselesaikan oleh teman-teman di daerah. Pemerintah pusat harus turun tangan, agar langkah pemulihan berjalan lebih leluasa dan terarah,” ujarnya.
Nah, untuk respons cepat, Maman punya usul. Dia meminta perbankan mengoptimalkan dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan bisa segera meringankan beban pengusaha UMKM, tanpa harus menunggu instruksi rumit.
“Pendekatannya, kemanusiaan dulu. Apa yang bisa dibantu lewat CSR, silakan dilakukan semaksimal mungkin,” kata Maman.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan OJK dan stakeholder terkait. Tujuannya merumuskan formula khusus bagi UMKM yang terdampak permanen. Soalnya, pemulihan untuk mereka pasti butuh pendekatan yang berbeda.
Targetnya sih, pemetaan ini selesai dalam waktu dekat. Hasilnya nanti akan jadi dasar kebijakan pemulihan yang terukur dan tepat sasaran. Yang paling penting, kebijakan itu harus berpihak pada keberlanjutan usaha masyarakat kecil.
“Pemulihan akan kita lakukan bertahap, tapi menyeluruh. Orientasinya jelas: memulihkan ekonomi masyarakat agar para pengusaha UMKM bisa bangkit lagi, bisa berdaya,” tutup Maman menegaskan.
Artikel Terkait
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Dana BOK POM untuk Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
Imigrasi: Dua WN China Pelaku Pembobolan Rumah Mewah di Bogor Dua Kali Masuk Indonesia
Backlog Perumahan Jateng Tersisa 1,05 Juta Unit usai 281.312 Rumah Dibangun Hingga Awal 2026
Wamendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah Hadapi Tantangan Global Perkuat Daya Saing Nasional