Pengamat Desak Reshuffle, Soroti Kinerja Bahlil hingga Raja Juli

Isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada sejumlah menteri yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan. Spekulasi ini bukan tanpa dasar, melainkan muncul dari penilaian objektif terhadap performa mereka selama ini.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul mendorong agar reshuffle benar-benar terjadi. Ia melihat, beberapa nama memang punya catatan kinerja yang bisa dibilang payah. "Jadi, Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi," ujar Jamil, Minggu lalu.

Menurutnya, acuan itulah yang harus dipakai. Kalau mau konsisten, kata dia, bahkan menteri yang juga ketua partai sekalipun tak boleh kebal.

"Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo," tuturnya.

Jamil merujuk pada sejumlah survei, salah satunya dari CELIOS, yang pernah merilis daftar sepuluh pejabat layak diganti. Beberapa nama yang disebut antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Tak ketinggalan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto juga masuk dalam daftar.

Nah, soal Raja Juli dan Bahlil, Jamil punya catatan khusus. Untuk Menteri Kehutanan, ia menyoroti persoalan perizinan HGU dan pengawasan hutan yang dianggap lemah. Lemahnya pengelolaan ini diduga berkontribusi pada bencana alam di beberapa wilayah Sumatera.

"Jadi, tidak memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan Indonesia. Selain itu, kompetensinya di bidang kehutanan dipertanyakan," sebut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Di sisi lain, Bahlil juga tak luput dari kritik. Sang Ketum Golkar ini dituding terkait dengan maraknya pertambangan ilegal. Ada pula dugaan ia membuka peluang bagi perusahaan swasta di sektor tambang.

"Kompetensinya di bidang ESDM juga dipertanyakan. Bahlil juga kerap memunculkan kontroversial sehingga menjadi beban presiden," imbuh Jamil.

Intinya, reshuffle bukan sekadar ganti wajah. Kalau mau serius, langkah ini harus menyentuh mereka yang kinerjanya abu-abu, terlepas dari posisi politiknya. Tunggu saja, apakah isu yang kembali menggema ini akan berujung pada tindakan nyata.