Menteri Perhutanan Siap Dievaluasi Usai Kritik Pedas DPR Soal Banjir Sumatera

Usai rapat kerja yang tegang dengan Komisi IV DPR, Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni angkat bicara. Ia merespons pernyataan anggota dewan Rahmat Saleh yang sebelumnya mengangkat contoh menteri Filipina yang mundur karena gagal tangani banjir. Soal itu, Raja Juli dengan tenang menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi.

"Saya yakin, namanya kekuasaan itu milik Allah. Dan itu hak prerogatif presiden," ujarnya di Senayan, Kamis siang. "Jadi, saya siap dievaluasi."

Menurutnya, kritik dari mana pun, termasuk dari warganet di media sosialnya, tak pernah ia hapus. Ia memandang semua itu sebagai bagian dari dinamika yang harus diterima seorang pejabat.

"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya nggak pernah hapus ya," jelas Raja Juli. "Itu bagian dari aspirasi, kemarahan, atau bahkan harapan. Jadi monggo saja."

Di sisi lain, ia menegaskan fokusnya saat ini hanya satu: bekerja sekeras mungkin. Soal posisinya di kabinet, itu sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto. "Tanggung jawab saya cuma kerja semaksimal mungkin. Selanjutnya, hak prerogatif Bapak Presiden," katanya.

Pernyataan sang menteri ini tak lepas dari kritik pedas yang dilontarkan Rahmat Saleh dalam rapat tadi. Anggota DPR dari PKS itu menyoroti korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang angkanya terus merangkak naik. Ia geram.