Wamen PANRB Soroti Pentingnya Ekosistem Belajar untuk Cetak ASN Tangguh di Forum Masa Depan

Menurutnya, arah reformasi birokrasi ke depan harus jelas: birokrasi harus responsif dan memudahkan, bukan mempersulit masyarakat. Implementasi kebijakan harus cepat tepat, anggaran dipusatkan pada program prioritas. Pengawasan pun harus diperketat untuk mencegah kebocoran, sementara teknologi dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan dan layanan dasar. Koordinasi antarlembaga juga kunci, terutama untuk program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Pada intinya, semua bermuara pada kualitas SDM. Peningkatan kompetensi ASN adalah fondasi utama untuk transformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang relevan di masa depan.

"ASN harus memiliki literasi digital yang kuat, kemampuan kolaborasi lintas sektor, komunikasi yang baik, empati, dan cara pandang global," jelas Purwadi.

Kesenjangan kompetensi, lanjutnya, harus diatasi. Caranya dengan pembelajaran yang terarah, inklusif, dan merata. Amanat UU ASN sudah jelas: pengembangan kompetensi harus berkelanjutan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Pendekatan model 70:20:10 belajar dari pengalaman, interaksi, dan pelatihan formal disebutnya sebagai cara untuk memastikan kompetensi ASN tetap relevan dan kontekstual.

Roadmap pengembangan kompetensi ASN, dari periode 2019-2024 hingga 2031-2045, memang dirancang untuk membentuk aparatur yang berintegritas, adaptif, dan kompetitif. Tujuannya satu: Indonesia Emas 2045.

Purwadi kembali menekankan soal sinergi. Semua pihak harus bergerak bersama.

"Kualitas birokrasi ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Setiap ASN harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang," ujarnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi kepada LAN atas penyelenggaraan forum. Harapannya, diskusi dan gagasan yang lahir dari pertemuan ini bisa menjadi langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemajuan birokrasi Indonesia ke level yang lebih baik.