Tiga Gubernur Sepakat Kawal Pekerja Migran Lewat MoU dengan Pemerintah Pusat

Kerja sama baru digelar antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal nasib pekerja migran. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan tiga kepala daerah: Gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Intinya, ini adalah upaya menyelaraskan langkah untuk memperkuat program penempatan sekaligus perlindungan bagi PMI.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, menjelaskan bahwa MoU ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Tujuannya jelas, menciptakan lapangan kerja lewat penempatan tenaga ke luar negeri.

"Hari ini kita MOU dengan 3 gubernur, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan konteks kita sinergi antara pusat dan daerah untuk mengimplementasikan program-program reguler KPMI, walaupun program-program quick win dari Bapak Presiden," ujar Mukhtarudin dalam konferensi pers di Lobby Gedung P2MI, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan, persoalan pekerja migran harus ditangani tuntas dari hulu ke hilir. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial.

"Ketika kita bicara di hulu, maka peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota itu menjadi sangat strategis," jelasnya.

Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat eksekusi berbagai program. Mulai dari pelatihan vokasi, penempatan, hingga perlindungan. Ada juga target 'quick win' Presiden yang harus dicapai bersama, yakni penerbitan 5.000 dokumen di tahun 2006. Kerja sama ini juga mencakup penanganan kriminalitas terkait penempatan kerja ke luar negeri, yang akan semakin kuat dengan dukungan pemda.

Sementara itu, dari pihak daerah, responsnya sangat positif.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyebut kerja sama ini penting untuk mendukung visi provinsinya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Ini hal yang sangat penting sekali bagi kami karena memang visi pemerintah kami adalah bagaimana kita untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi adalah satu-satunya jalan. "Tidak ada cara lain untuk pemerintah daerah kecuali berkolaborasi. Dan mungkin juga bagi pemerintah pusat tidak ada cara lain dan juga bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," tegas Lewerissa.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi program ini karena bisa meningkatkan kompetensi warga. Yang menarik, dia menyoroti potensi penghasilan yang jauh lebih besar.

"Ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka dengan gaji di luar negeri 5 sampai 10 kali lipat, dan juga memastikan bahwa kompetensi yang dilatih nanti ditempatkan di tempat yang benar," kata Sherly.

Dia juga mengingatkan maraknya agen penempatan ilegal. Kehadiran BP2MI, dalam pandangannya, jadi pelindung utama bagi masyarakat. "BP2MI hadir untuk memberikan proteksi, memberikan pekerjaan, memberikan skill, dan semua biaya ini ditangguh oleh APBN," tegasnya.

Program ini disebutnya sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan bonus demografi di wilayahnya.

Pendapat senada datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Sumangerukka. Dia mengapresiasi komitmen Presiden dan Menteri P2MI yang menghadirkan solusi nyata.

"Kami bertiga, saya, Ibu Sherly , dan Maluku mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden," ujar Sumangerukka.

Baginya, kolaborasi pusat-daerah inilah kunci utama untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Semuanya bermuara pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat lokal.