Tiga Gubernur Sepakat Kawal Pekerja Migran Lewat MoU dengan Pemerintah Pusat

Menurutnya, kolaborasi adalah satu-satunya jalan. "Tidak ada cara lain untuk pemerintah daerah kecuali berkolaborasi. Dan mungkin juga bagi pemerintah pusat tidak ada cara lain dan juga bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," tegas Lewerissa.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi program ini karena bisa meningkatkan kompetensi warga. Yang menarik, dia menyoroti potensi penghasilan yang jauh lebih besar.

"Ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka dengan gaji di luar negeri 5 sampai 10 kali lipat, dan juga memastikan bahwa kompetensi yang dilatih nanti ditempatkan di tempat yang benar," kata Sherly.

Dia juga mengingatkan maraknya agen penempatan ilegal. Kehadiran BP2MI, dalam pandangannya, jadi pelindung utama bagi masyarakat. "BP2MI hadir untuk memberikan proteksi, memberikan pekerjaan, memberikan skill, dan semua biaya ini ditangguh oleh APBN," tegasnya.

Program ini disebutnya sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan bonus demografi di wilayahnya.

Pendapat senada datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Sumangerukka. Dia mengapresiasi komitmen Presiden dan Menteri P2MI yang menghadirkan solusi nyata.

"Kami bertiga, saya, Ibu Sherly , dan Maluku mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden," ujar Sumangerukka.

Baginya, kolaborasi pusat-daerah inilah kunci utama untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Semuanya bermuara pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat lokal.