Anggota DPRD DKI Soroti Pak Ogah Sebagai Pemicu Tambahan Kemacetan dan Ancaman Keselamatan

Sudah jadi rahasia umum, kemacetan di Jakarta semakin tak tertahankan. Tapi tahukah Anda, selain volume kendaraan yang membludak, ada faktor lain yang justru memperkeruh keadaan? Kehadiran "Pak Ogah" di berbagai sudut jalan, seperti di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, rupanya jadi pemicu tambahan yang serius.

Fenomena ini pun menarik perhatian Hardiyanto Kenneth, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Menurutnya, praktik pengaturan lalu lintas ilegal ini bukan cuma bikin macet makin parah, tapi juga mengancam nyawa pengendara.

"Kita dapat banyak laporan dari masyarakat," ujar Kenneth, Rabu (4/3/2026).

"Mereka mengeluhkan Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan, mengatur arus kendaraan seenaknya, tanpa punya kewenangan dan tanpa memikirkan keselamatan. Risikonya besar, baik untuk pengendara motor maupun mobil. Sedikit saja salah koordinasi, kecelakaan bisa terjadi."

Bang Kent begitu ia biasa disapa menerangkan, tindakan para Pak Ogah ini justru kontraproduktif. Mereka kerap menghentikan kendaraan secara mendadak, memberi isyarat yang bertentangan dengan lampu lalu lintas, atau memaksa pengendara memberi uang. Alih-alih membantu, yang ada malah arus lalu lintas jadi tersendat dan kacau.

"Di beberapa titik, kehadiran mereka malah bikin bottleneck. Pengendara jadi ragu, tidak nyaman, dan akhirnya malah memperlambat laju kendaraan," tambah politisi dari Komisi C itu.

Ia menegaskan, urusan mengatur lalu lintas adalah tugas resmi aparat seperti Dishub dan Polisi. Mereka yang terlatih dan punya tanggung jawab hukum. Ketika fungsi vital ini diambil alih oleh orang yang tidak kompeten, ya potensi masalah dan bahaya akan selalu mengintai.

Lalu, apa solusinya? Kent mendorong Pemprov DKI untuk bertindak tegas, tapi dengan cara yang manusiawi.

Pertama, penertiban rutin dan terukur oleh Satpol PP bersama Dishub di titik-titik rawan, seperti putaran balik atau persimpangan tanpa lampu. Kedua, menata ulang sistem lalu lintas. Seringkali Pak Ogah muncul karena ada celah, seperti tempat putar balik liar atau rambu yang tidak jelas. Evaluasi desain jalan dan penambahan petugas resmi di titik krusial sangat diperlukan.

Namun begitu, razia saja tidak akan cukup.

"Pendekatan sosial dan pembinaan mutlak diperlukan," jelas Kent. Pemerintah perlu mendata mereka dan mengarahkannya ke program pelatihan kerja atau padat karya, agar punya sumber penghasilan yang legal.

Tak kalah penting, edukasi kepada pengendara. Masyarakat harus paham bahwa memberi uang kepada Pak Ogah justru akan melanggengkan praktik berbahaya ini.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi mencelakakan," tegasnya. "Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, tegas, tapi tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan."

Persoalan serupa juga muncul setiap tahun, terutama saat Ramadhan hingga Lebaran. Keberadaan "manusia gerobak" di ruang publik, menurut Kent, adalah cerminan dari masalah sosial-ekonomi yang lebih dalam. Ini soal kemiskinan ekstrem dan sulitnya akses kerja layak.

"Ini realitas yang tak bisa diselesaikan cuma dengan penertiban," ujarnya.

Ia meminta Pemprov memperkuat koordinasi antar dinas Sosial, Tenaga Kerja, hingga Satpol PP untuk penanganan yang terpadu. Pengawasan administrasi kependudukan juga perlu lebih ketat, dengan melibatkan RT/RW, untuk memastikan para pendatang memiliki tujuan dan tempat tinggal yang jelas.

Solusi jangka panjangnya? Memperluas program padat karya di tingkat kelurahan. Dengan begitu, warga yang belum terserap sektor formal tetap punya penghasilan tanpa harus turun ke jalan.

"Penertiban harus humanis dan persuasif, bukan represif. Pendekatan kemanusiaan adalah kuncinya," tutur Kent.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan. Jakarta, sebagai kota global, harus bisa menata diri dengan tegas sekaligus berperikemanusiaan. Bukan hanya milik satu golongan, tapi juga bukan kota tanpa aturan.

"Kalau kita ingin Jakarta maju dan tertib, penanganan masalah sosial harus dari hulu ke hilir. Ini tanggung jawab bersama," pungkasnya.