Humas Pemerintah Didesak Bentuk Tim Khusus untuk Tangkal Isu Negatif

Harus diakui, sentimen negatif yang dibiarkan bisa menggerus citra lembaga secara serius. Sebaliknya, penanganan krisis yang efektif cepat, akurat, dan terkoordinasi bisa mencegah misinformasi dan justru memulihkan kepercayaan.

Agar tidak kalah cepat dari netizen, tim ini harus sering berlatih. Saya ibaratkan seperti simulasi kebakaran atau gempa di gedung-gedung perkantoran. Tujuannya agar semua orang tahu harus berbuat apa saat bencana betulan terjadi.

Begitu pula dengan tim krisis. Dengan simulasi rutin, mereka akan terbiasa bergerak gesit saat ada isu mendadak.

Saya kira penjelasan itu sudah cukup. Tapi rupanya belum. Moderator memberi tanda masih ada yang ingin bertanya.

"Kalau boleh tahu, perangkat apa saja yang diperlukan untuk membentuk tim reaksi cepat itu?" tanya seorang peserta lain. Suaranya lugas dan jelas.

Menyiapkan 'Perangkat Pemadam’

Saya mengambil mic kembali setelah meneguk air putih. Pada dasarnya, elemen-elemen untuk manajemen krisis itu sudah ada di kebanyakan unit humas. Bayangkan sebuah gedung. Untuk mencegah kebakaran, dia harus punya alarm, detektor asap, dan alat pemadam.

Selanjutnya, penghuni gedungnya sendiri harus dilatih dan siap siaga. Minimal setahun sekali ada simulasi, agar semua tahu prosedur penyelamatan.

Unit humas yang baik juga perlu 'perangkat pemadam' serupa untuk mengatasi 'kebakaran' disinformasi. Dari sisi hardware, tentu perlu komputer, perangkat mobile, atau alat untuk konferensi pers. Di sisi software, diperlukan aplikasi standar perkantoran plus tools khusus untuk memantau dan menganalisis media sosial. Ini penting banget di zaman sekarang.

Selain perangkat keras dan lunak, ada satu aset yang tak kalah vital: relasi. Menjaga hubungan baik dengan para jurnalis dan influencer di media sosial adalah kunci. Saat krisis melanda, saluran komunikasi yang sudah terbangun ini akan sangat membantu untuk mendistribusikan klarifikasi dengan cepat.

Erwin Dariyanto. Penulis adalah jurnalis, alumni Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia.