Kadin Dukung Penyegelan Beras Ilegal, Soroti Ancaman bagi Petani Lokal

Langkah tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyegel gudang beras impor ilegal asal Thailand di Sabang, Aceh, mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut mereka, tindakan itu sudah tepat.

Ivan Batubara, Wakil Ketua Umum Kadin Wilayah Sumatera I, angkat bicara soal temuan 250 ton beras ilegal itu. Ia menegaskan bahwa impor beras bukanlah urusan satu menteri saja, melainkan kebijakan strategis yang diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Rapat Terbatas.

"Beras adalah komoditas strategis yang diatur ketat secara nasional sehingga tetap memerlukan izin pusat. Kadin dapat memahami tindakan pemerintah menyegel 250 ton beras impor dari Thailand,"

kata Ivan dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan, keputusan impor hanya bisa diambil setelah presiden mendengar masukan dari berbagai pihak. Prosesnya melibatkan banyak lembaga, mulai dari Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Bulog. Semua ini untuk memastikan kecukupan stok dan menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan situasi stok beras nasional sebenarnya cukup kuat. Produksi beras periode Januari-November 2025 tercatat 33,19 juta ton, dan diproyeksikan tembus 34,77 juta ton di akhir tahun. Sementara konsumsi nasional hanya sekitar 30,97 juta ton. Artinya, Indonesia diprediksi mengalami surplus beras hingga 3,8 juta ton tahun ini.

Namun begitu, kebijakan impor beras tetaplah isu yang sensitif. Ivan menambahkan, dampaknya luas mulai dari inflasi, kesejahteraan petani, hingga cadangan beras pemerintah. Apalagi, dengan kondisi produksi yang sedang bagus, impor ilegal justru bisa mengganggu semangat petani.