BSKDN Perkuat Peran Analis Kebijakan sebagai Think Tank Daerah

Jakarta - Komitmen untuk mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti ditegaskan kembali oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Intinya, mereka ingin peran analis kebijakan sebagai think tank di daerah benar-benar diperkuat.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menyebut bahwa rekomendasi dari para analis ini harus selalu punya dasar yang kuat. "Mereka harus memastikan setiap usulan didukung data yang solid, analisis ilmiah, dan proyeksi dampak ke depannya," ujarnya di Jakarta, Rabu.

"Dengan cara itu, kebijakan yang lahir nantinya tidak cuma reaktif atau sesaat. Tapi lebih berkelanjutan dan strategis," tambah Yusharto.

Pernyataan ini dia sampaikan usai jadi narasumber dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan atau Policy Brief bersama Program SKALA di Papua.

Dalam paparannya, Yusharto menekankan hal lain yang tak kalah penting: mengevaluasi kebijakan lama yang sudah kehilangan relevansinya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih antisipatif, terutama dalam soal inovasi dan tata kelola. Tujuannya jelas, untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat daerah.

"Untuk menjalankan tugas-tugas itu, BSKDN punya sejumlah instrumen. Data primer dari pengukuran berbagai indeks yang kami kelola jadi modal utamanya," jelas Yusharto.

Indeks-indeks yang dimaksud cukup beragam. Mulai dari Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), sampai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada dasarnya, instrumen-instrumen inilah yang nantinya jadi landasan objektif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Yusharto juga menyoroti soal best practices. Menurutnya, praktik baik yang sudah teruji di lapangan bisa jadi bukti pendukung yang sangat kuat saat sebuah kebijakan akan diambil. Di sinilah inovasi memegang peran kunci. Sebuah terobosan yang berhasil diterapkan dan dampaknya nyata, bisa diangkat menjadi referensi untuk wilayah yang lebih luas.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa BSKDN bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) turut mengelola dan membina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Penguatan peran ini punya payung hukum yang jelas, antara lain lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN beserta aturan turunannya, yang mengatur jenjang dan pengembangan karier fungsional tersebut.

Pada dasarnya, analis kebijakan ini diharapkan menjadi otak atau think tank-nya pemerintah daerah. Mereka berada di garis depan untuk menjawab pertanyaan mendasar: kebijakan apa yang seharusnya diambil, melihat masalah aktual yang sedang dihadapi.

Upaya penguatan kapasitas ini bukan hal kecil. Ini adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia. Dengan analisis kebijakan yang berkualitas, pemerintah daerah diharapkan bisa menghasilkan terobosan yang adaptif, progresif, dan benar-benar berdampak pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itulah, Yusharto menegaskan bahwa pembinaan terhadap analis kebijakan akan terus dilakukan. Secara sistematis dan berkelanjutan. Semuanya sejalan dengan visi besar: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan tentu saja, berbasis pengetahuan.

Dengan memperkuat think tank daerah dan mengoptimalkan instrumen pengukuran berbasis data, Yusharto optimis. Kebijakan publik di tingkat daerah ke depannya akan jauh lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh.