Persoalan ketimpangan gender di Indonesia, khususnya di dunia politik, kembali mendapat sorotan. Kali ini, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang menyuarakan keprihatinannya. Ia menekankan, butuh upaya kolektif untuk memastikan partisipasi perempuan tidak hanya ada, tetapi juga benar-benar bermakna dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Lestari, dinamika kehidupan bernegara kita masih diwarnai fragmentasi politik. Tak hanya itu, masalah ketimpangan representasi gender pun belum juga teratasi hingga hari ini.
Pernyataan itu disampaikannya secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Selasa (25/11/2025). Hadirinnya adalah para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang berkumpul di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta.
Lestari menggambarkan situasi yang cukup memprihatinkan. Sistem demokrasi Indonesia, katanya, sedang kelelahan. Ia butuh nafas baru agar bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa UUD 1945 sebenarnya sudah memberikan fondasi yang kuat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan setiap warga negara punya hak yang sama. Dari situ, kewajiban negara untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender seharusnya tidak perlu diragukan lagi.
Namun begitu, tantangan nyatanya adalah bagaimana negara bisa benar-benar hadir dan memastikan amanat konstitusi itu terwujud dalam praktik. Itu PR besar.
Artikel Terkait
Hakim Tolak Tuntutan Kerugian Negara Rp171 Triliun, 9 Terdakwa Kasus Mafia Minyak Divonis Penjara
Kepala BGN Tegaskan Insentif Rp 6 Juta per Hari Bukan Dana APBN, Sebut Skema Mitra Lebih Efisien
Pemkot Jayapura Batasi Jam Operasional Miras dan Hiburan Malam Selama Ramadan
Pohon Tumbang di Jalan Sudirman Pagi Ini, Lalu Lintas Menuju Bundaran HI Macet Parah