Bima Arya Bongkar 737 Aduan Publik, Mayoritas Soal Kepala Daerah

Di tengah ruang rapat Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/11) lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membeberkan data yang cukup mencolok. Ternyata, sepanjang 2025 ini, Kementerian Dalam Negeri sudah menangani 737 aduan masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan masalah kepala daerah.

"Telah dilaksanakan selama (tahun) 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat," ujar Bima Arya dalam rapat kerja tersebut.

Menurutnya, sebagian besar laporan yang masuk berawal dari isu-isu yang viral di masyarakat. Beberapa kasus bahkan menyita perhatian publik secara nasional.

Dia menyebutkan beberapa contoh nyata. Ada Bupati Indramayu yang kedapatan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi. Lalu, Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB secara drastis hingga 250 persen. Tak kalah heboh, Bupati Prabumulih juga dilaporkan karena melakukan pemecatan terhadap sejumlah kepala sekolah secara kontroversial.

"Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," sambung dia.

Di sisi lain, Bima Arya juga menyoroti peran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau Polpum. Tugas utama mereka, salah satunya, adalah menyalurkan bantuan ke partai politik. Namun, tak cuma itu. Ditjen Polpum saat ini juga tengah mendalami kaitan antara bantuan tersebut dengan upaya penguatan sistem integritas internal partai.

Tak berhenti di situ, Polpum juga aktif melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas. Mereka gencar menyelenggarakan program penguatan ideologi, pembangunan karakter, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pun digaungkan, tak lupa pula kampanye anti narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional.

Semua upaya itu, jelasnya, merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat daerah.