Di sisi lain, program ini ternyata punya dampak ganda. Selain dampak sosial, ia juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Tahun 2025 ini, Pemkab Jember melakukan verifikasi ketat terhadap lebih dari 22 ribu nama. Mereka berasal dari 31 kecamatan dan 248 desa. Validasi berlapis diterapkan untuk memastikan tidak ada data ganda atau penerima yang tidak seharusnya.
Soal penyaluran, semuanya dilakukan secara cashless. Hal ini membuat prosesnya jauh lebih transparan dan mudah dilacak. Seorang pejabat dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jember mengaku dampaknya sangat terasa di lapangan.
katanya.
Ia juga menegaskan sisi inklusif program ini. Di beberapa desa, momen penyaluran insentif justru berubah jadi ajang silaturahmi yang hangat antar para pendidik dari latar belakang agama berbeda. Suasana saling menghormati pun semakin menguat.
Survei internal Kesra menunjukkan angka kepuasan yang tinggi, lebih dari 90%. Alasannya beragam, mulai dari pelayanannya yang ramah, tidak ada antrean panjang, hingga nilai yang diterima utuh. Yang menarik, evaluasi program mencatat efek samping yang positif: interaksi lintas agama jadi meluas. Beberapa desa multikultural bahkan melaporkan peningkatan kerja sama antar umat beragama pasca penyaluran ini.
Kehadiran para pendidik dari berbagai keyakinan dalam satu ruang ternyata mampu memperkuat rasa kesetaraan dan persaudaraan. Sesuatu yang memang sudah menjadi ciri khas masyarakat Jember.
Pada akhirnya, kebijakan yang menjangkau puluhan ribu pendidik agama ini dinilai sebagai langkah yang humanis dan tepat sasaran. Ia bukan cuma menyentuh urusan perut, tapi juga membangun fondasi harmoni sosial yang kokoh untuk pembangunan Jember ke depan. Lebih dari angka-angka, inisiatif ini menyampaikan pesan yang dalam: bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mampu menumbuhkan nilai kemanusiaan, menjaga martabat, dan merajut persaudaraan.
Artikel Terkait
Ribuan Pelajar Berebut Kursi di SMA Unggulan Polri Lewat Tes Ketat
Telepon Dadakan Prabowo ke Rapat Aceh, Anggaran Daerah Diselamatkan
Purbaya Balas Candaan Tito: Saya Ngambek Kalau Dana Bencana Tak Digunakan
Kemenkeu Beri Pendampingan Hukum untuk Pejabat Pajak yang Terjerat OTT KPK