Sementara itu, dari parlemen lokal, Muharlion mengingatkan bahwa masyarakat sudah menunggu-nunggu kehadiran sekolah ini. "Sekolah Rakyat ini kebutuhan yang mendesak," tegasnya. "Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami."
Soal luasan, Iskandar menyampaikan bahwa pemkot sudah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare. Bisa lewat pemanfaatan aset yang ada, atau pembebasan lahan tambahan.
Lalu, bagaimana dengan sisi teknis dan biayanya? Herman Kuswara dari Sekretariat Sekolah Rakyat memaparkan, pembangunan sekolah memerlukan anggaran yang tak sedikit. Untuk lahan standar, angkanya sekitar Rp 200 miliar. Kalau lahannya lebih luas, bisa mencapai Rp 300 miliar.
"Indeks biaya per siswa itu sekitar Rp 4 juta per bulan," jelas Herman. "Untuk sementara masih ditanggung Kemensos. Tapi ke depan, pengelolaannya bisa dialihkan ke daerah kalau kapasitas dan regulasinya sudah memungkinkan."
Pertemuan itu akhirnya ditutup dengan kesepakatan yang cukup jelas. Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan mengirimkan dokumen formal ke Kemensos. Selanjutnya, tim dari pusat akan turun untuk verifikasi teknis dan tinjau lapangan sebelum menentukan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang. Langkah konkret menunggu realisasi.
Artikel Terkait
Kebakaran Picu Evakuasi Dadakan di Tengah KTT Iklim COP30 Brasil
Kobaran Api Kacaukan Konferensi Iklim COP30 di Brasil
Kaesang Pacu Kader PSI Sulteng: Kita Tahu Cara Jadi Juara
Polres Siak Ganti Haluan: Tegur-Sapa Gantikan Tilang di Operasi Zebra