Gedung Putih Buka Opsi Militer untuk Greenland, Sekutu Eropa Serentak Tolak

Isu Greenland kembali memanas. Rabu lalu, Gedung Putih secara mengejutkan menyatakan bahwa opsi militer tidak ditutup dalam pembahasan untuk merebut wilayah otonom Denmark itu. Rencana Amerika Serikat ini, tentu saja, langsung ditolak mentah-mentah oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

Ide membeli Greenland sebenarnya sudah lama mengendap di benak Trump sejak periode pertama pemerintahannya. Namun, belakangan ini seruannya makin keras. Pasca operasi militer di Venezuela, Trump semakin getol mendorong agar AS mengambil alih pulau terbesar di dunia tersebut, dengan alasan strategis yang mendesak.

“Memanfaatkan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” begitu bunyi pernyataan resmi pemerintah AS yang dikutip dari AFP.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa Trump dan timnya sedang mengkaji berbagai pilihan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang satu ini. Bagi Trump, menguasai Greenland adalah prioritas penting untuk strategi keamanan nasional, terutama guna mengimbangi pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik yang semakin kompetitif.

Namun begitu, pernyataan keras soal opsi militer ini cukup mengejutkan. Sebelumnya, utusan khusus Trump untuk Greenland, Stephen Miller, sempat berpendapat bahwa tindakan militer kemungkinan besar tidak diperlukan. Bahkan dari internal Partai Republik sendiri ada penolakan.

Mike Johnson, Pemimpin DPR AS dari Partai Republik, ketika ditanya apakah ia nyaman dengan pendekatan militer, menjawab singkat, “Tidak. Saya rasa itu tidak tepat.”

Di sisi lain, reaksi Eropa datang cepat dan solid. Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bergabung dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas.

“Greenland adalah mililik rakyatnya. Keputusan yang menyangkut Denmark dan Greenland hanya boleh dibuat oleh Denmark dan Greenland,” tegas pernyataan sekutu NATO itu, seperti dilaporkan AP News.

Pemimpin Greenland, Jens Frederik Nielsen, juga bersikeras. Wilayahnya bukan komoditas yang bisa dijual atau diambil alih paksa oleh negara mana pun. Kekhawatirannya nyata: jika aneksasi benar-benar terjadi, hubungan keamanan transatlantik yang sudah dibangun selama 80 tahun bisa runtuh berantakan. Bahkan berpotensi memicu konflik internal di dalam NATO sendiri.

Sementara itu, di kubu AS, utusan khusus Trump untuk Greenland, Jeff Landry, punya cara sendiri. Gubernur Louisiana ini mengaku tidak tertarik berunding dengan pejabat Denmark atau diplomat Eropa.

"Saya ingin berbicara langsung dengan warga Greenland untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," ujarnya dalam wawancara di Fox News.

Landry bahkan mengklaim sudah mendapat email langsung dari beberapa warga Greenland yang menghubunginya. Ia tampaknya lebih memilih jalur pendekatan personal, melewati prosedur diplomatik yang biasa.

Situasinya jadi rumit. Di satu sisi ada ambisi strategis Gedung Putih yang disampaikan dengan bahasa keras, di sisi lain ada penolakan bulat dari Eropa dan pemimpin lokal Greenland. Yang jelas, perdebatan soal masa depan pulau es ini belum akan selesai dalam waktu dekat.