“Greenland adalah mililik rakyatnya. Keputusan yang menyangkut Denmark dan Greenland hanya boleh dibuat oleh Denmark dan Greenland,” tegas pernyataan sekutu NATO itu, seperti dilaporkan AP News.
Pemimpin Greenland, Jens Frederik Nielsen, juga bersikeras. Wilayahnya bukan komoditas yang bisa dijual atau diambil alih paksa oleh negara mana pun. Kekhawatirannya nyata: jika aneksasi benar-benar terjadi, hubungan keamanan transatlantik yang sudah dibangun selama 80 tahun bisa runtuh berantakan. Bahkan berpotensi memicu konflik internal di dalam NATO sendiri.
Sementara itu, di kubu AS, utusan khusus Trump untuk Greenland, Jeff Landry, punya cara sendiri. Gubernur Louisiana ini mengaku tidak tertarik berunding dengan pejabat Denmark atau diplomat Eropa.
"Saya ingin berbicara langsung dengan warga Greenland untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," ujarnya dalam wawancara di Fox News.
Landry bahkan mengklaim sudah mendapat email langsung dari beberapa warga Greenland yang menghubunginya. Ia tampaknya lebih memilih jalur pendekatan personal, melewati prosedur diplomatik yang biasa.
Situasinya jadi rumit. Di satu sisi ada ambisi strategis Gedung Putih yang disampaikan dengan bahasa keras, di sisi lain ada penolakan bulat dari Eropa dan pemimpin lokal Greenland. Yang jelas, perdebatan soal masa depan pulau es ini belum akan selesai dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru Resmi Dihentikan, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana
Amien Rais Soroti KUHP Baru: Alat Legalisasi Otoritarianisme di Era Prabowo-Gibran
Macron Soroti Kecenderungan AS Menjauh dari Sekutu dan Aturan Global
Gencatan Senjata Diumumkan Usai Bentrokan Suriah-Kurdi di Aleppo