Venezuela Tercekik: Dari Ladang Minyak ke Jerat Sanksi AS

Hidup di Venezuela saat ini bukan perkara mudah. Bayangkan, dengan gaji yang rata-rata cuma sekitar US$1,65 per bulan, bertahan hidup jadi sebuah perjuangan harian. Inflasi yang meroket beberapa perkiraan menyebutkan angka 180 hingga 200 persen telah meluluhlantakkan daya beli. Uang sebulan mungkin tak cukup untuk beli kebutuhan pokok seminggu.

Di sisi lain, tumpuan ekonomi negara ini, minyak, juga tak lagi perkasa. Produksinya anjlok jauh. Dulu, mereka bisa menghasilkan sekitar 3 juta barel per hari. Kini, angkanya tercecer di bawah 1 juta barel. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Tak heran, gelombang migrasi warga Venezuela ke luar negeri tak kunjung reda, mencari secercah harapan yang sudah sirna di tanah airnya sendiri.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana negara yang kaya raya ini bisa terpuruk sedemikian rupa?

Banyak yang menunjuk sanksi ekonomi dari Amerika Serikat sebagai biang kerok utamanya. Washington punya sejumlah alasan untuk menjatuhkan hukuman itu. Pertama, kedekatan Caracas dengan Moskow, Havana, dan Tehran membuat AS gerah. Tiga negara itu dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan geopolitik Amerika di belahan dunia ini.

Kedua, ada kebijakan lama yang sampai sekarang masih jadi duri dalam daging. Tahun 2007, di era Hugo Chávez, pemerintah melakukan nasionalisasi besar-besaran di industri minyak. Perusahaan raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan Total harus berubah status jadi perusahaan patungan dengan negara.

Langkah itu tentu saja bikin gemas. Bukan cuma perusahaan-perusahaan minyak itu yang marah, tapi juga negara-negara Barat yang kepentingan ekonominya terusik. Mereka merasa akses terhadap sumber daya alam Venezuela yang strategis itu tiba-tiba terancam.

Kemarahan AS tidak luntur meski Chávez sudah tiada. Nicolás Maduro, sang penerus, justru melanjutkan kebijakan yang sama. Alih-alih mereda, tekanan malah bertambah. Untuk memperkuat posisinya di mata dunia, Amerika kemudian melontarkan sederet tuduhan ke pemerintah Venezuela. Mulai dari korupsi sistematis, kecurangan pemilu, pelanggaran HAM, sampai keterlibatan dalam bisnis narkoba.

Atas dasar tuduhan itulah, sanksi ekonomi dikenakan. Secara resmi, tujuannya untuk mendorong reformasi demokrasi dan penghormatan HAM. Tapi, bagi banyak pengamat, alasan itu cuma kedok belaka.

Intinya sederhana: Amerika menginginkan pemerintahan di Caracas yang patuh pada arahan Washington. Jika itu terwujud, AS bisa kembali leluasa mengeruk keuntungan dari minyak dan segala kekayaan alam Venezuela yang melimpah itu. Sanksi, dalam sudut pandang ini, hanyalah alat penekan untuk mencapai tujuan geopolitik dan ekonomi itu.