GMNI Soroti Krisis Kepercayaan Publik, Komunikasi Pemerintah Dinilai Monolog

Komunikasi Politik Pemerintah Dinilai Tak Empatik, Demokrasi Indonesia Disebut Krisis Kepercayaan

Jakarta Tahun 2026 diprediksi bakal penuh tantangan berat. Begitulah kesimpulan yang mengemuka dalam acara Refleksi Kebangsaan yang digelar DPP Persatuan Alumni GMNI, Senin lalu. Meski stabilitas makroekonomi masih bertahan, mereka melihat ancaman mengintai di banyak sektor. Dari ekonomi, hukum, sampai fondasi demokrasi kita.

Acara yang digelar di Jakarta itu memang menyoroti banyak hal. Salah satunya soal pertumbuhan ekonomi yang, meski diklaim sekitar 5 persen sepanjang 2025, dinilai punya masalah mendasar.

“Pertumbuhan itu belum mencerminkan keadilan sosial,” begitu bunyi keterangan resmi PA GMNI yang diterima media.

Menurut mereka, pertumbuhan masih bertumpu pada sektor pertambangan dan perkebunan. Pola seperti ini, alih-alih mempersempit, justru berpotensi memperlebar jurang kesenjangan yang sudah ada.

Lalu, persoalan hukum juga tak kalah pelik. Mereka menyoroti lemahnya moralitas dalam penegakan hukum. Ada satu hal yang cukup mencolok: maraknya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang terkait UU Pemilu.

“Kondisi itu jelas mencerminkan masalah serius dalam kualitas legislasi kita,” sambung pernyataan itu.

Namun, mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi demokrasi. PA GMNI menyebut demokrasi Indonesia tengah mengalami defisit kepercayaan dari publik. Situasi ini makin runyam karena komunikasi politik pemerintah dinilai tidak empatik. Terlalu sedikit dialog, terlalu banyak monolog. Seolah jarak antara penguasa dan yang dikuasai makin menganga.

Di sisi lain, ancaman lain yang tak kalah nyata datang dari alam. Tata kelola lingkungan yang buruk, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disebut bakal memicu bencana ekologis jika tak segera dibenahi.

Di tengah semua catatan kritis itu, ada sedikit harapan. PA GMNI mendorong agar tahun 2026 ini dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola negara. Tujuannya jelas: mewujudkan keadilan sosial, demokrasi yang lebih bermartabat, dan tentu saja, pembangunan yang berkelanjutan.

“Itu yang kita dambakan,” pungkasnya.