Pemprov Jateng Dorong Program MBG Serap Bahan Baku Lokal Demi Dongkrak Ekonomi Peternak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberikan dampak langsung bagi petani dan peternak lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi saluran distribusi bahan pangan tanpa kejelasan manfaat bagi produsen lokal. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 12 Juni 2026.

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi produksi dan serapan bahan baku di Jawa Tengah. Kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di provinsi ini mencapai 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Artinya, serapan dari program MBG belum mampu memanfaatkan secara optimal kapasitas produksi yang ada.

Sementara itu, komoditas daging ayam menunjukkan performa yang lebih baik. Kebutuhan daging ayam untuk program MBG mencapai 1.452.587 kilogram per minggu, atau setara dengan 75,5 ribu ton per tahun. Angka tersebut mewakili sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi ayam di Jawa Tengah. Meskipun masih tergolong kecil, serapan daging ayam dinilai lebih tinggi dibandingkan telur.

Untuk mengatasi rendahnya penyerapan telur, pemerintah provinsi akan menyusun kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri. “Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas Taj Yasin.

Ia mencontohkan, jika terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, dan bahan pangan lainnya idealnya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari wilayah tersebut. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.

Di sisi lain, Taj Yasin mengakui masih ada laporan mengenai harga telur yang jauh di bawah acuan pemerintah. Sebagian peternak terpaksa menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sementara Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram. “Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menambahkan bahwa kesepakatan yang akan dirumuskan nantinya menjadi bentuk komitmen bersama agar bahan baku lokal terserap lebih optimal. Menurutnya, pengawasan akan diperkuat melalui Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota serta BGN untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program. Saat ini, program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.