Politikus Desak Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia BBM Subsidi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mendesak pembentukan satuan tugas khusus penegakan hukum untuk memberantas praktik mafia BBM bersubsidi yang dinilai semakin merugikan masyarakat.

JAKARTA – Politisi Partai Gerindra ini menyatakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Meskipun kuota BBM subsidi untuk wilayah tersebut telah ditingkatkan 15% pada November 2025, antrian panjang di SPBU tetap tidak teratasi.

"Kuota sudah naik, Direktur Pertamina sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Namun faktanya, antrian masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak berjalan optimal," tegas Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktur Pertamina, Rabu (19/11/2025).

Menurut analisis legislator asal Sumatera Barat ini, akar permasalahan terletak pada masih bebasnya operasi modus penyalahgunaan BBM subsidi. Kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter masih leluasa melakukan pengisian tanpa bisa dicegah petugas SPBU.

"Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?" tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR tersebut.

Koordinasi Multisektoral

Andre Rosiade mengusulkan pembentukan satgas khusus yang melibatkan kementerian dan institusi penegak hukum. Struktur satgas yang diusulkan mencakup:

• Pertamina sebagai operator energi
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Dalam Negeri
• Kepolisian Republik Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia

Politikus veteran ini menekankan bahwa pendekatan pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup efektif tanpa diikuti tindakan hukum terhadap pelaku utama. "Harus ada pendekatan hukum. Orang-orangnya ditangkap. Bukan hanya sopir, tetapi oknum di belakangnya," tegasnya.

Infrastruktur Penyimpanan BBM

Selain isu penegakan hukum, Andre Rosiade mengangkat persoalan infrastruktur pendukung distribusi BBM di Sumatera Barat. Saat ini, wilayah tersebut hanya mengandalkan satu fasilitas penyimpanan BBM di Bungus Teluk Kabung, Padang.

"Ketika fasilitas tersebut mengalami gangguan, distribusi BBM harus dipasok dari daerah lain seperti Pekanbaru atau Jambi melalui jalur darat, yang membuat pasokan sangat rentan terhadap gangguan," paparnya.

Kondisi infrastruktur yang terbatas ini, menurut Andre, turut memperparah kerentanan pasokan BBM dan memicu kelangkaan yang dimanfaatkan oleh jaringan mafia.

Laporan investigasi menunjukkan pola sistematis dalam praktik penimbunan BBM bersubsidi yang melibatkan jaringan terorganisir dengan modus operandi yang terus berkembang.