Politikus Desak Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia BBM Subsidi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mendesak pembentukan satuan tugas khusus penegakan hukum untuk memberantas praktik mafia BBM bersubsidi yang dinilai semakin merugikan masyarakat.

JAKARTA – Politisi Partai Gerindra ini menyatakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Meskipun kuota BBM subsidi untuk wilayah tersebut telah ditingkatkan 15% pada November 2025, antrian panjang di SPBU tetap tidak teratasi.

"Kuota sudah naik, Direktur Pertamina sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Namun faktanya, antrian masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak berjalan optimal," tegas Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktur Pertamina, Rabu (19/11/2025).

Menurut analisis legislator asal Sumatera Barat ini, akar permasalahan terletak pada masih bebasnya operasi modus penyalahgunaan BBM subsidi. Kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter masih leluasa melakukan pengisian tanpa bisa dicegah petugas SPBU.

"Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?" tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR tersebut.

Koordinasi Multisektoral

Andre Rosiade mengusulkan pembentukan satgas khusus yang melibatkan kementerian dan institusi penegak hukum. Struktur satgas yang diusulkan mencakup: