AS Tetapkan Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non-NATO dalam Pertemuan Trump-MBS

WASHINGTON – Rabu, 19 November 2025

Dalam perkembangan diplomasi global yang signifikan, pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengangkat status Arab Saudi menjadi Sekutu Utama Non-NATO (Major Non-NATO Ally/MNNA). Penetapan bersejarah ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump dalam jamuan makan malam kenegaraan menghormati kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Gedung Putih.

"Malam ini, dengan penuh kebanggaan kami umumkan peningkatan kerja sama militer ke tingkat lebih tinggi melalui penetapan resmi Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, suatu status yang sangat bernilai bagi mereka," deklarasi Trump seperti dikutip dari kantor berita internasional.

Presiden AS tersebut menyampaikan pengumuman itu secara langsung di hadapan MBS, dengan menyebut informasi tersebut sengaja disimpan sebagai kejutan khusus untuk momen pertemuan bilateral tersebut. "Saya baru memberitahu Anda sekarang untuk pertama kalinya, karena mereka ingin merahasiakannya untuk malam ini," tambah Trump.

Kunjungan Putra Mahkota Mohammed bin Salman ke Washington ini menjadi kunjungan pertamanya sejak terjadinya insiden pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 yang sempat mengganggu hubungan bilateral. Intelijen AS sebelumnya menyatakan MBS mengetahui rencana pembunuhan tersebut, meski otoritas Riyadh membantah tuduhan itu.

Trump tampil membela mitra strategisnya itu dengan menyatakan keyakinannya bahwa Putra Mahkota Saudi "tidak mengetahui apapun" mengenai kasus Khashoggi. Pernyataan ini menandai upaya normalisasi hubungan yang sempat mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara hukum AS, status MNNA memberikan keistimewaan tertentu dalam bidang perdagangan pertahanan dan kerja sama keamanan, meski tidak mencakup komitmen pertahanan otomatis seperti yang berlaku di pakta NATO. Dengan penetapan ini, Arab Saudi kini bergabung dengan negara-negara Timur Tengah lain yang telah lebih dulu menyandang status serupa, termasuk Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Israel.

Kebijakan ini dipandang sebagai penguatan aliansi strategis AS di kawasan Timur Tengah dan menunjukkan komitmen berkelanjutan Washington terhadap stabilitas keamanan regional, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan diplomatik AS-Arab Saudi pasca periode ketegangan.