Skandal Korupsi Proyek Banjir Filipina: 600 Ribu Orang Demo, Dana Rp 154 Triliun Diselewengkan

- Selasa, 18 November 2025 | 17:15 WIB
Skandal Korupsi Proyek Banjir Filipina: 600 Ribu Orang Demo, Dana Rp 154 Triliun Diselewengkan

Protes Besar Filipina: Skandal Korupsi Proyek Banjir Picu Gelombang Demonstrasi

Filipina diguncang gelombang unjuk rasa massal yang dipicu oleh terungkapnya skandal korupsi dalam proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso. Aksi protes yang melibatkan ratusan ribu warga ini menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah atas dugaan penyimpangan dana publik yang masif.

Gelombang Demonstrasi Anti-Korupsi

Lebih dari 200.000 pengunjuk rasa memadati jalanan pada hari kedua aksi unjuk rasa anti-korupsi yang berlangsung selama tiga hari. Total partisipan dalam demonstrasi ini diperkirakan mencapai lebih dari 600.000 orang. Aksi massa ini diselenggarakan oleh Iglesia Ni Cristo, sebuah gereja dengan basis anggota jutaan orang yang dikenal sangat disiplin dalam mengikuti arahan pemimpinnya.

Penyimpangan Dana Proyek Banjir

Kemarahan publik mulai memuncak sejak Agustus, ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengungkapkan hasil audit internal yang menemukan berbagai penyimpangan serius dalam proyek pengendalian banjir. Temuan ini muncul di tengah musim hujan dan badai yang sering memicu banjir di berbagai wilayah Filipina.

Audit mengungkap fakta mengejutkan bahwa dari anggaran sebesar 545 miliar peso (setara Rp 154,2 triliun) sejak tahun 2022, ribuan proyek dinilai memiliki kualitas buruk, dokumentasi tidak lengkap, atau bahkan bersifat fiktif. Beberapa proyek mencatat anggaran identik meski berada di lokasi berbeda, sementara 20% dari total anggaran dikuasai oleh hanya 15 kontraktor dari 2.000 kontraktor terakreditasi.

Penyelidikan dan Tanggapan Pemerintah

Pengungkapan skandal ini memicu serangkaian dengar pendapat di Kongres, meski belum menghasilkan temuan yang jelas. Berbagai pihak termasuk kontraktor, politisi, dan pejabat saling menuduh terlibat praktik suap. Menanggapi hal ini, Presiden Marcos membentuk komisi independen yang dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung.

Komisi telah merekomendasikan gugatan pidana dan administratif terhadap puluhan tersangka, termasuk anggota parlemen. Pemerintah juga telah membekukan lebih dari 6 miliar peso aset milik pihak-pihak yang diduga terlibat dan merencanakan penyitaan lebih lanjut.


Halaman:

Komentar