Sekretaris Kabinet Bantah Isu Pengabaian Guru, Sebut Insentif dan Tunjangan Naik

Di tengah hiruk-pikuk isu yang beredar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara. Ia menepis narasi yang menyebut nasib guru terabaikan di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, klaim itu tidak tepat. Pemerintah pusat, tegas Teddy, tetap memberi dukungan termasuk lewat insentif untuk guru honorer di daerah.

“Ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada tiga,” ujar Teddy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu.

“Pertama, mengenai guru honorer. Secara kewenangan, guru honorer itu berada di bawah pemerintah daerah.”

“Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, melainkan tambahan. Dari 2005 sampai 2025 ada insentif, dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” sambungnya.

Tak cuma itu. Teddy juga menyebut ada kenaikan tunjangan untuk guru non-ASN. Angkanya naik dari Rp1,5 juta di tahun sebelumnya menjadi Rp2 juta sekarang. Perubahan signifikan juga terjadi pada cara penyalurannya.

“Dulu pemberian tunjangan melalui transfer ke daerah. Tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan langsung diberikan kepada gurunya. Dan itu sudah berjalan,” kata dia.

Sebelumnya, Teddy sudah lebih dulu meluruskan satu narasi lain yang ia anggap menyesatkan. Isunya tentang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding menggerus anggaran pendidikan. Ia menyebut anggapan itu keliru.

“Saya ingin meluruskan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan program makan bergizi gratis mengurangi anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan. Itu narasi yang keliru,” tegas Teddy.

Dari penjelasannya, program MBG justru bertujuan meningkatkan kualitas SDM. Soal anggaran, kebijakan ini sudah melalui pembahasan panjang di DPR, termasuk di tingkat Badan Anggaran. Lalu, apakah program ini sampai mengurangi alokasi untuk pendidikan?

“Saya jawab, tidak,” ucapnya singkat.

Ia menegaskan, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Malah, beberapa justru ditambah. Kartu Indonesia Pintar tetap berjalan. Program Indonesia Pintar juga. Bahkan, pemerintah menambahkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Di sisi lain, renovasi sekolah rusak terus digenjot. Pada 2025 saja, sekitar 16.000 sekolah diperbaiki dengan anggaran mencapai Rp17 triliun. Pemerintah juga mendistribusikan 280.000 unit TV digital untuk pembelajaran di sekolah-sekolah sepanjang tahun lalu dan jumlah itu rencananya akan ditingkatkan lagi tahun ini.

“Belum lagi ada Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus-kampus baru yang sedang berjalan. Jadi, tidak ada program yang dihentikan. Semua berjalan dan bahkan ditambah,” pungkas Teddy menutup penjelasannya.