Kritik Akademisi UNTAG Jakarta: Putusan MK Larangan Polisi Aktif Jabat Sipil Dinilai Keliru

"Sebaiknya Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengatur posisi strategis dan penting yang dapat ditempati anggota Polri sesuai keahliannya, dengan pembatasan jumlah dan jenis jabatan," tambah Fernando.

Detail Putusan MK Tentang Jabatan Polisi

MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini mewajibkan polisi mengundurkan diri secara permanen dan tidak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri.

Putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. MK juga menghapus frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dianggap mengaburkan substansi.

Amar putusan MK menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menghapus frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU Polri
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia

Putusan ini menuai perbedaan pendapat dari dua hakim MK, Daniel Yusmic P Foekh dan Guntur Hamzah, yang memiliki pertimbangan hukum berbeda.