Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025-2045: Transformasi Menuju Layanan Prima

Tasdik Kinanto, Ketua Tim Penyelarasan DBRBB PAN 2025-2045, menjelaskan bahwa desain besar ini akan membawa arah baru reformasi birokrasi, mencakup transformasi digital pemerintah, peningkatan manajemen SDM aparatur, penciptaan kelembagaan dan proses bisnis yang lincah dan kolaboratif, akuntabilitas kinerja, serta pengawasan yang efektif.

Keterkaitan dengan Pembangunan Nasional

Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Uke Mohammad Hussein, menyoroti korelasi langsung antara keberhasilan reformasi birokrasi dengan peningkatan Total Factor Productivity (TFP) sebagai kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kualitas institusi, efisiensi tata kelola, inovasi, dan profesionalisme aparatur negara menjadi faktor penting dalam mendorong TFP dan menggerakkan transformasi pembangunan.

Reformasi Birokrasi telah ditempatkan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas, berintegritas, dan adaptif.

Perspektif Pakar dan Rekomendasi

Prof. Eko Prasojo dari Dewan Pakar UI-CSGAR menyampaikan bahwa DBRBB PAN 2025-2045 akan memperkuat operasionalisasi DBRBN guna mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Yanuar Nugroho dari Open Government Partnership Global Envoy memberikan rekomendasi penting mengenai pendekatan foresight dan perlunya menguji efektivitas kebijakan melalui analisis situasional dan use case, seperti digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kedepannya, rancangan DBRBB PAN 2025-2045 akan terus disempurnakan dengan mengakomodasi masukan konstruktif dari para pakar, akademisi, dan instansi paguyuban PAN-RB. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen final yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan birokrasi masa depan dan tantangan pembangunan nasional Indonesia.