Presiden Prabowo Lantik Hakim Konstitusi, Anggota Ombudsman, dan Duta Besar

Jakarta – Suasana di Istana Negara tampak khidmat, Jumat (10/4) lalu. Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara dilantik dalam satu rangkaian acara. Yang menarik, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir menyaksikan langsung prosesi tersebut.

Acara itu sendiri padat. Tak cuma satu, tapi beberapa pengangkatan penting dilakukan sekaligus. Presiden memimpin pengucapan sumpah seorang Hakim Konstitusi, melantik para anggota Ombudsman untuk periode 2026-2031, dan juga mengukuhkan seorang duta besar baru.

Untuk posisi strategis di Mahkamah Konstitusi, Liliek Prisbawono Adi resmi menyandang jabatan Hakim Konstitusi. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Harapannya jelas: langkah ini bisa memperkuat peran MK sebagai benteng penjaga konstitusi dan demokrasi kita.

Di sisi lain, lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, juga mendapatkan penyegaran. Untuk masa jabatan lima tahun ke depan, Presiden melantik sembilan orang anggotanya. Susunannya dipimpin oleh Hery Susanto sebagai Ketua merangkap anggota.

Wakil Ketua dijabat Rahmadi Indra Tektona. Sementara itu, nama-nama seperti Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, hingga Syafrida Rachmawati Rasahan tercatat sebagai anggota. Semuanya diangkat lewat Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2026.

Tak kalah penting, ada juga pengangkatan di bidang diplomasi. Andi Rahadian dipercaya menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Oman. Menariknya, dia juga akan merangkap tugas untuk Republik Yaman.

“Presiden RI Prabowo Subianto juga melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman,”

Demikian penjelasan yang disampaikan Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (12/4).

Lalu, apa arti kehadiran Panglima TNI di acara semacam ini? Menurut sejumlah pengamat, ini adalah sinyal positif. Kehadiran pimpinan tertinggi TNI menunjukkan dukungan nyata terhadap penguatan institusi-institusi sipil negara. Terutama yang berperan dalam penegakan hukum dan pengawasan publik.

Sinergi antarlembaga, dari militer hingga lembaga hukum dan pengawas, memang kunci. Jika terjalin baik, kerja bersama itu bisa mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Harapannya sih, seperti itu. Kita lihat saja perkembangannya nanti.