RUU KUHAP Disahkan: Pembaruan Hukum Pidana Setelah 40 Tahun & Dampaknya

Perlindungan dan Peran Advokat Diperkuat

RUU KUHAP yang baru juga diklaim mempertegas posisi dan perlindungan bagi advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Advokat secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari penegak hukum. Selain itu, ruang lingkup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum diperluas, yang mencakup tersangka, saksi, dan juga korban sejak tahap paling awal, yaitu penyelidikan.

Penguatan ini bukan hanya tentang melindungi profesi advokat, tetapi lebih luas lagi untuk menjaga integritas seluruh sistem peradilan. Perlindungan bagi advokat pada hakikatnya adalah perlindungan bagi masyarakat, memastikan bahwa hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam proses hukum dapat terpenuhi.

Fokus Selanjutnya: Implementasi di Lapangan

Menuju tahap paripurna, PERADI SAI menggarisbawahi bahwa keberhasilan RUU KUHAP tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya, tetapi oleh tiga pilar utama: kualitas implementasi, kesiapan kapasitas kelembagaan, dan integritas aparat penegak hukum. Organisasi ini menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan guna memastikan KUHAP yang baru dapat dijalankan secara efektif, adil, dan berimbang.

Dengan jadwal pengesahan yang direncanakan pekan depan, Indonesia diprediksi akan segera memasuki babak baru dalam sejarah reformasi hukum acara pidana, menandai berakhirnya penggunaan KUHAP warisan kolonial yang telah berlaku puluhan tahun.