Rismon Sianipar Tantang Ahli IT Polri Debat Terbuka Soal Ijazah Jokowi

Dr.Eng. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli digital forensik yang kini berstatus tersangka dalam kasus dokumen ijazah Presiden Joko Widodo, secara terbuka menantang para ahli teknologi informasi dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menggelar debat ilmiah di hadapan publik.

Tantangan debat terbuka ini dilayangkan sebagai respons atas pernyataan Polda Metro Jaya. Polda menyatakan bahwa Rismon, bersama dengan Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo, diduga telah mengedit dan memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi dengan menggunakan metode analisis yang dinilai tidak memenuhi kaidah ilmiah.

Rismon membantah tuduhan tersebut dengan tegas. "Kami dituduh mengedit dan memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi. Alasannya hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian yang dimintai keterangan di meja penyidik, mereka menyimpulkan 'ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah'," ujarnya.

Ia kemudian menantang langsung para ahli tersebut. "Siapa kalian yang berani menyatakan bahwa metode kami tidak ilmiah? Beranikah kalian tampil ke depan? Ayo kita selenggarakan debat terbuka yang ilmiah. Apakah mereka yang katanya tiga orang ahli itu berani tampil?" tegas Rismon dalam pernyataannya seperti yang dilansir.

Rismon menekankan bahwa penilaian terhadap suatu penelitian, apakah ilmiah atau tidak, seharusnya tidak hanya dibuktikan di dalam ruang penyidikan. Menurutnya, jika kepolisian ingin menyatakan bahwa hasil penelitiannya keliru, maka bantahan yang diajukan juga harus disampaikan melalui cara-cara dan argumentasi yang ilmiah, bukan sebatas pernyataan di meja hijau.

Sebagai bentuk transparansi dan upaya memberikan informasi lengkap kepada publik, Rismon juga menyertakan cuplikan video pernyataannya. Video tersebut memuat penjelasan langsung dari sang ahli digital forensik mengenai posisi dan tantangannya dalam kasus ini.

Perkembangan kasus ini terus menarik perhatian banyak pihak, mengingat debat terbuka yang ditawarkan dapat menjadi media klarifikasi publik untuk menguji validitas klaim dari kedua belah pihak secara langsung dan transparan.