Ungkap Skandal Korupsi Proyek PUPR: Biaya Politik Triliunan Rupiah yang Mengejutkan Ustadz Abdul Somad

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sering dianggap sebagai dinas dengan anggaran terbesar di tingkat pemerintah daerah. Besarnya alokasi dana proyek yang dikelola menjadikan dinas ini sebagai lahan basah dalam pemerintahan.

Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mencari sumber dana segar. Tujuannya sering kali untuk menutup biaya operasional selama kampanye pemilihan.

Ustadz Abdul Somad (UAS) mungkin tidak menduga bahwa Abdul Wahid akan terlibat kasus korupsi. Sebagai tokoh agama dan sahabat dekat, UAS hanya dapat menilai karakter Abdul Wahid dari sisi religius dan kesehariannya yang terlihat taat beribadah.

Namun, yang mungkin tidak disadari adalah besarnya biaya politik yang diperlukan untuk maju dalam pemilihan gubernur. Untuk tingkat bupati di kabupaten kecil saja, biaya kampanye bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Apalagi untuk posisi gubernur di provinsi dengan sumber daya melimpah seperti Riau, angka tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. Mustahil dana sebesar itu berasal dari kantong pribadi, kecuali calon memang berasal dari kalangan pengusaha besar. Akibatnya, setelah terpilih, banyak yang mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye melalui praktik korupsi.

(Daniel Hananya Sinaga)