Desakan LBH Bandar Lampung ke Kapolda Baru: Hentikan Kriminalisasi Petani & Selesaikan Konflik Agraria

LBH secara khusus menyoroti dua masalah krusial:

• Konflik Agraria di Lampung Timur: Tanah yang dikelola petani secara turun-temurun di delapan desa diklaim oleh mafia tanah. Meski telah berulang kali dilaporkan ke Polda Lampung, belum ada kejelasan penyelesaian.
• Kriminalisasi Petani di Lampung Tengah: Delapan petani dari tiga kampung yang mempertahankan lahannya dari klaim PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) justru dikriminalisasi. Proses hukum terhadap petani ini berjalan sangat cepat, berkebalikan dengan lambannya penanganan laporan masyarakat terhadap perusahaan.

"Ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam orientasi penegakan hukum di Lampung," kata Prabowo.

Desakan dan Rekomendasi untuk Kapolda Baru

LBH Bandar Lampung mendesak Kapolda Lampung yang baru untuk:

1. Mengembalikan kepercayaan publik dengan mewujudkan prinsip Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polda, Polres, hingga Polsek.
3. Memperkuat pengawasan internal agar setiap anggota bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Segera mengambil langkah nyata menyelesaikan konflik agraria di Lampung Timur.
5. Menghentikan praktik kriminalisasi terhadap delapan petani di Lampung Tengah.

Prabowo menegaskan, setiap tindakan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan formalitas prosedural semata. Demokrasi, menurutnya, hanya akan tumbuh jika kepolisian menegakkan prinsip rule of law, bukan rule by law.

"Kepolisian yang berani berpihak pada rakyat kecil, menjunjung tinggi HAM, dan menolak tunduk pada tekanan kekuasaan adalah harapan baru bagi Lampung," pungkasnya.