Kelas Epistemologi Politik LDS: Pendidikan Politik Kritis untuk Anak Muda Lampung
Lab for Democracy Studies (LDS) secara resmi meluncurkan Kelas Epistemologi Politik dan Modul Pendidikan Politik di Bandar Lampung. Program pendidikan politik ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan pemahaman politik yang mendalam, melampaui sekadar praktik elektoral menuju pergulatan gagasan dan nilai-nilai demokrasi.
Membangun Fondasi Pemikiran Politik dari Klasik hingga Postmodern
Kelas Epistemologi Politik LDS akan berjalan selama tujuh bulan dengan pertemuan rutin setiap Senin. Peserta yang terdiri dari relawan Bootcamp Demokrasi LDS sebelumnya akan diajak mendalami akar filsafat politik mulai era Yunani klasik, perkembangan pemikiran modern, hingga kritik postmodern, serta relevansinya dengan kondisi demokrasi Indonesia kontemporer.
Komitmen LDS untuk Pendidikan Politik Substantif
Direktur LDS, Dedy Indra Prayoga, menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan politik substantif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mendorong diskusi kritis tentang ide-ide politik, negara, dan demokrasi, yang selama ini sering terbatas pada aspek prosedural tanpa menyentuh dimensi etik dan filosofis.
Kunjungan Lembaga dan Modul Pendidikan Politik Nasional
Selain pembelajaran teori, peserta akan melakukan kunjungan kelembagaan bulanan ke berbagai institusi seperti Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, universitas, partai politik, KPU, dan Bawaslu. Kegiatan ini dirancang untuk memperluas perspektif dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Peluncuran Modul Pendidikan Politik menjadi elemen kunci program ini. Modul ini disusun untuk menjadi panduan pembelajaran yang dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat menjadi rujukan nasional untuk pendidikan politik yang kontekstual.
Dengan inisiatif ini, LDS beraspirasi melahirkan generasi muda yang memandang politik sebagai ruang perjuangan gagasan untuk kebaikan bersama, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Artikel Terkait
Kementerian HAM Bantah Tuduhan Manipulasi Partisipasi Publik dalam Revisi UU HAM
DPR: Regulasi Jangan Matikan Sektor Swasta yang Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Polisi Tangkap Pria di Makassar yang Aniaya Ayah Kandung Gegara Uang Judi Online Tak Dipenuhi
Gua Leang Passea di Bulukumba Simpan Jejak Peradaban dan Manik-Manik dari India Selatan