DPR: Regulasi Jangan Matikan Sektor Swasta yang Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Sektor swasta dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang justru menghambat aktivitas dunia usaha. Menurutnya, sektor swasta merupakan penggerak utama perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak.

“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman, Sabtu (30/5/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan. Pembangunan nasional, kata dia, tidak mungkin hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyoroti besarnya alokasi anggaran yang sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas, seperti pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, dan pembangunan infrastruktur.

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” tegasnya.

Menurut Firman, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan negara-negara maju, lanjutnya, tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk lebih berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu.

Ia menambahkan bahwa dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan insentif yang jelas dibanding kebijakan yang memunculkan ketidakpastian.

Sementara itu, Firman juga menyoroti maraknya penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa daerah. Menurutnya, fenomena tersebut dapat menjadi indikator bahwa dunia usaha sedang menghadapi tekanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai keberadaan ritel modern tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sebagai pemasok maupun mitra bisnis.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Firman menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dan agenda hilirisasi industri akan sulit dicapai apabila sektor swasta tidak memperoleh dukungan yang memadai. Menurutnya, pertumbuhan dunia usaha akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan daya beli masyarakat.

“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujarnya.

“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi delapan persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkas Firman.