Benteng Perlindungan Koruptor Bea Cukai Dibongkar Purbaya, Ini Faktanya

- Minggu, 02 November 2025 | 13:50 WIB
Benteng Perlindungan Koruptor Bea Cukai Dibongkar Purbaya, Ini Faktanya

Dibongkar Purbaya! Siapa 'Benteng Perlindungan Koruptor' di Bea Cukai?

Kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit (POME) tahun 2022 kini memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di lebih dari lima lokasi, termasuk Kantor Direktur Jenderal Bea Cukai dan rumah pejabatnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengonfirmasi penyitaan dokumen penting terkait ekspor POME. "Penggeledahan dilakukan di Jakarta dan luar Jakarta, dengan lebih dari 10 saksi telah diperiksa," jelas Anang.

Pernyataan Menkeu Purbaya tentang Praktik Lancung

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo mengungkap adanya "benteng perlindungan" bagi aparat bermasalah di lingkungan fiskal. Dalam dialog dengan Jaksa Agung, Purbaya mengaku terkejut mengetahui kebiasaan lama untuk tidak menindak pelanggaran aparat pajak dan cukai.

"Rupanya sebelumnya dilindungi, supaya jangan diganggu karena dianggap bisa mengganggu pendapatan nasional," ujar Purbaya. Praktik ini disebut menciptakan moral hazard dan memperparah budaya impunitas.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Purbaya menegaskan tidak akan memberi perlindungan bagi pegawai yang terbukti melanggar hukum. "Petugas pajak yang baik nggak usah takut. Tapi yang miring-miring boleh takut sekarang," tegasnya. Reformasi kelembagaan di sektor perpajakan dan kepabeanan menjadi prioritas untuk memulihkan integritas aparatur.

Temuan BPK dan Kelemahan Sistem

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan signifikan dalam pengelolaan pengawasan di Ditjen Bea Cukai periode 2021-2023. Kekosongan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengawasan barang tertentu dinilai membuka peluang penyalahgunaan.

BPK juga menyoroti lemahnya pendokumentasian Kertas Kerja Audit, dimana dasar penetapan tarif dan nilai pabean tidak terdokumentasi secara tertib. Kelemahan administrasi ini membuat laporan audit tidak dapat dievaluasi secara optimal.

Rekomendasi Perbaikan Sistem

BPK merekomendasikan percepatan penetapan PMK tentang pengawasan barang tertentu dan penyusunan pedoman dokumentasi audit yang komprehensif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi di institusi bea cukai.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar