BPJS Ketenagakerjaan Percepat Universal Coverage dengan Dukungan Pemerintah Daerah
BPJS Ketenagakerjaan menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang.
Pekerja Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Nasional
Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menegaskan bahwa pekerja merupakan penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. "Kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 99,5 Persen
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto mengungkapkan bahwa program UCJ merupakan prioritas dalam RPJPN 2025-2045. "Pemerintah pusat dan daerah gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5 persen melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan penganggaran," jelas Eko.
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Saat Ini
Data terbaru menunjukkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional saat ini mencapai 37,01 persen. Untuk meningkatkan angka ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Hingga Oktober 2025
Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta kasus klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp 54,7 triliun. Selain itu, program beasiswa pendidikan telah disalurkan kepada 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp 416,9 miliar, mencakup jenjang TK hingga perguruan tinggi.
Strategi Penguatan Universal Coverage
BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan APBD atau APBDes, tetapi juga mengembangkan sumber pembiayaan lain yang kreatif dan inklusif. Hal ini penting untuk memperluas pelindungan bagi pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem.
Dengan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem pelindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Artikel Terkait
Bosnia Bekuk Qatar 3-1, Jaga Asa Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Polda Jatim Ungkap 3.157 Kasus Narkoba dalam Enam Bulan, Sita 22 Kg Kokain dari Jaringan Internasional
Residivis Bebas Bersyarat Kembali Ditangkap usai Perkosa Mahasiswi di Kulonprogo
Pria Nekat Panjat Tower 52 Meter di Bandar Lampung, Dievakuasi Usai Negosiasi 2 Jam