BPJS Ketenagakerjaan Genjot Universal Coverage 99,5% dengan Dukungan Pemda

- Jumat, 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Genjot Universal Coverage 99,5% dengan Dukungan Pemda

BPJS Ketenagakerjaan Percepat Universal Coverage dengan Dukungan Pemerintah Daerah

BPJS Ketenagakerjaan menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang.

Pekerja Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Nasional

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menegaskan bahwa pekerja merupakan penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. "Kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 99,5 Persen

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto mengungkapkan bahwa program UCJ merupakan prioritas dalam RPJPN 2025-2045. "Pemerintah pusat dan daerah gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5 persen melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan penganggaran," jelas Eko.

Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Saat Ini

Data terbaru menunjukkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional saat ini mencapai 37,01 persen. Untuk meningkatkan angka ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Hingga Oktober 2025

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta kasus klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp 54,7 triliun. Selain itu, program beasiswa pendidikan telah disalurkan kepada 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp 416,9 miliar, mencakup jenjang TK hingga perguruan tinggi.

Strategi Penguatan Universal Coverage

BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan APBD atau APBDes, tetapi juga mengembangkan sumber pembiayaan lain yang kreatif dan inklusif. Hal ini penting untuk memperluas pelindungan bagi pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem.

Dengan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem pelindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar