Peran Kunci Sekda Lampung dalam Koordinasi Pembangunan Nasional di Tengah Tantangan Fiskal

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan peran strategis Sekda dalam mengkoordinasikan program pembangunan nasional di daerah. Hal ini menjadi semakin penting mengingat adanya tantangan fiskal akibat penyesuaian Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.

Memperkuat Sinkronisasi Pembangunan Nasional dan Daerah

Marindo menyampaikan hal tersebut usai mengikuti retreat yang membahas tugas dan peran Sekda di tingkat provinsi. Retreat ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memastikan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dengan kondisi riil di daerah Lampung.

"Retreat ini memastikan tugas-tugas Sekda dalam melaksanakan pemerintahan dibantu Kepala Bappeda. Sekda berperan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan agar terjadi sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah," jelas Marindo.

Fokus pada Program Prioritas Nasional

Sekda Lampung menegaskan komitmennya dalam membantu gubernur dan wakil gubernur menjalankan berbagai program prioritas nasional yang telah diterjemahkan ke kebijakan daerah. Program-program prioritas tersebut antara lain makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih, serta pencapaian target indikator dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Tantangan Fiskal dan Penyesuaian Anggaran

Marindo mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Lampung, terutama terkait penyesuaian dana transfer dari pusat. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap rencana anggaran.

"Untuk Provinsi Lampung, pengurangan dana dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai hampir Rp600 miliar karena karakter transfer kita turun di tahun 2026. Maka, kita perlu menyusun ulang kembali bersama DPRD," ungkapnya.

Reformulasi APBD Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan melakukan reformulasi anggaran dan penyesuaian belanja daerah dengan melibatkan DPRD. Hal ini dilakukan agar target-target pembangunan tetap tercapai meski dengan kondisi anggaran yang lebih ketat.

"Hasil pembahasan tersebut akan kita reformulasi kembali agar target-target tetap tercapai dan belanja daerah bisa disesuaikan. Karena produk APBD bukan hanya milik pemerintah daerah, tapi juga hasil pembahasan bersama DPRD," pungkas Marindo.