Dorong Layanan Inklusif, BSKDN Bekali 30 Ribu Analis Kebijakan: Ini Strateginya!

Dukungan Kelembagaan yang Masih Menjadi Tantangan

Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN, Yogi Suwarno, menyoroti tantangan utama yang dihadapi para analis kebijakan, yaitu belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan, padahal peran mereka krusial untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan analisis yang kuat.

"Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut," tegas Yogi.

Komitmen Organisasi Profesi dan Suara dari Daerah

Sekretaris Jenderal Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan komitmen organisasinya dalam menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia.

"INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas," ujar Amrih.

Dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku, Fristina Susianti, mengungkapkan beberapa kendala di lapangan.

"Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan," pungkasnya.

Seminar Policy Dialogue ini menjadi bukti komitmen BSKDN Kemendagri dalam membangun kapasitas analis kebijakan dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.