"Setyo Budiyanto diangkat oleh Jokowi dengan melanggar aturan seleksi pimpinan KPK. Bagaimana mungkin KPK mau serius mengusut kejahatan yang melibatkan Jokowi, kalau pimpinannya berhutang budi?" ujarnya.
Kejaksaan Agung dan Kasus Silvester Matutina
Muslim juga menyoroti lambannya Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Silvester Matutina, meski kasusnya sudah inkrah. "Jaksa Agung belum melaksanakan eksekusi, padahal publik dan massa sudah berkali-kali mendesak. Ini mencederai penegakan hukum di era Prabowo," jelasnya.
Kapolri dan Reformasi Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai perlu diganti karena gagal melakukan reformasi Polri. Muslim mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo harus turun langsung dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. "Itu tanda ada ketidakpercayaan terhadap Kapolri," ungkapnya.
Seruan untuk Tindakan Tegas
Muslim menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas. "Rakyat ingin Presiden yang berwibawa, bukan yang jadi olok-olok bawahannya. Jangan biarkan lembaga penegak hukum menjadi bumper kepentingan Jokowi dan kroninya. Saatnya reformasi hukum dimulai dari pucuk pimpinan," tegas Muslim Arbi.
Artikel Terkait
Wagub Sulbar Salim S. Mengga Wafat, Duka Mendalam Selimut Sulawesi Barat
Menag: NU Itu Keluarga Besar, Dinamika Internal adalah Hal Wajar
Gugatan ke MK: Anggaran Pendidikan Dikorupsi untuk Makan Bergizi Gratis
Gus Yahya Buka Suara soal Absennya Prabowo di Puncak Harlah NU