Koalisi Sipil Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasan Mereka

Jakarta - Sebuah koalisi masyarakat sipil secara tegas menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI kedua, Soeharto. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, dalam keterangan pers pada Rabu (29/10).

Daftar Organisasi yang Menolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Koalisi penolak ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat terkemuka, termasuk Imparsial, De Jure, HRWG, Raksha Initiatives, KPI, PBHI, dan Centra Initiative.

Alasan Penolakan: Pelanggaran HAM dan Rezim Otoriter

Koalisi menilai era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah rezim yang diwarnai berbagai pelanggaran HAM berat dan bersifat otoriter. Mereka menyatakan rezim tersebut tidak segan melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa rakyat Indonesia.

Korupsi dan Tindakan Represif Orde Baru

Menurut koalisi, pemerintahan Soeharto juga dikenal represif dan militeristik, melakukan pemberangusan kebebasan berpendapat, serta melanggengkan praktik korupsi secara sistematis. Korupsi disebut terjadi secara marak selama 32 tahun masa pemerintahannya.

Putusan MA dan Kasus Hukum Yayasan Supersemar

Koalisi mengungkapkan Putusan Mahkamah Agung No. 140 PK/Pdt/2005 yang menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. MA memutuskan yayasan tersebut wajib membayar dana sekitar Rp4,4 triliun kepada Pemerintah RI.

Pertanyaan untuk Pemerintah Prabowo Subianto

Koalisi menyatakan keheranan dengan langkah pemerintah yang tidak mendorong akuntabilitas kasus HAM dan korupsi era Orde Baru, malah mengusulkan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Mereka menilai langkah ini mengingkari fakta sejarah dan keterlibatan Soeharto dalam berbagai pelanggaran.

Dampak Pemberian Gelar terhadap Cita-Cita Reformasi

Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dinilai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi dan para korban pelanggaran HAM masa Orde Baru. Koalisi menegaskan langkah ini bertentangan dengan kehendak rakyat Indonesia yang menginginkan peradaban yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.