Bocoran Intelijen: Ternyata Ini Alasan Jaringan George Soros Dikhawatirkan Ganggu Pemerintahan Prabowo

Tanda-Tanda Gerakan Sistematis dan Proxy Movement

Amir menguraikan bahwa tanda-tanda gerakan sistematis ini dapat dilihat dari meningkatnya tensi sosial dan politik dalam beberapa bulan terakhir, terutama di sektor ekonomi, energi, dan keamanan digital. Ia menyebut kemunculan isu-isu seperti demonstrasi bertema lingkungan atau protes investasi asing sebagai bagian dari proxy movement yang beroperasi melalui jaringan lembaga nonpemerintah.

"Pola gerakannya mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Eropa Timur dan Amerika Latin. Dimulai dari advokasi hak sipil, kemudian berlanjut ke delegitimasi kebijakan pemerintah, lalu memicu instabilitas pasar dan pelemahan nilai tukar. Semua ini bertujuan untuk membuka ruang intervensi finansial," ujar Amir.

Target Utama: Kedaulatan Geopolitik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Amir menilai target utamanya bukan hanya ekonomi, tetapi juga kedaulatan geopolitik. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, menjadi kunci dalam persaingan antara blok modal Barat dan Timur.

"Kita berada di tengah pertarungan besar antara kekuatan dolar dan yuan. Soros memegang peran penting di jembatan antara dua kekuatan ini. Oleh karena itu, setiap langkah Indonesia yang berpotensi mengubah keseimbangan investasi, pasti akan mendapatkan reaksi dari intelijen global," jelasnya.

Rekomendasi untuk Pemerintah Menghadapi Perang Hibrida

Amir menegaskan bahwa negara harus bersiap menghadapi perang non-konvensional di era globalisasi saat ini. Perang modern tidak lagi mengandalkan senjata, melainkan manipulasi data, opini publik, dan tekanan ekonomi.

"Skenario yang sedang berjalan adalah operasi destabilisasi. Targetnya bukan menggulingkan pemerintahan secara langsung, melainkan melemahkan konsolidasi ekonomi agar kebijakan kemandirian finansial tidak berhasil. Ini adalah bentuk perang hibrida," katanya.

Oleh karena itu, Amir menyarankan pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan non-militer. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penguatan intelijen ekonomi dan siber, memperketat audit terhadap lembaga donor dan LSM asing, serta memperkuat posisi hukum nasional terkait aliran dana lintas batas.

"Langkah Prabowo yang menegaskan kedaulatan ekonomi nasional harus diimbangi dengan kesiapsiagaan intelijen. Kita tidak boleh lengah karena perang ini tidak terlihat secara kasat mata," tutupnya.