Misteri Whoosh: Boros Rp 40 T? Fakta Korupsi Kereta Cepat yang Bisa Jerat Jokowi

- Minggu, 26 Oktober 2025 | 12:00 WIB
Misteri Whoosh: Boros Rp 40 T? Fakta Korupsi Kereta Cepat yang Bisa Jerat Jokowi
Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Fakta, Analisis, dan Tuntutan Usut Jokowi

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Fakta, Analisis, dan Tuntutan Usut Jokowi

Oleh Buni Yani

Proyek KCJB Whoosh Disorot Dugaan Korupsi dan Mark-Up

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi sorotan publik dan lembaga penegak hukum. Isu panas yang ramai diperbincangkan adalah dugaan korupsi dan pembengkakan anggaran atau mark-up. Kecurigaan ini muncul dari besarnya kerugian yang dialami oleh konsorsium BUMN pengelola KCJB.

Perbandingan Biaya Whoosh yang Mencurigakan

Dugaan korupsi dalam proyek Whoosh didukung oleh perbedaan biaya yang mencolok. Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai $52 juta, angka yang melonjak tiga kali lipat dibandingkan biaya serupa di Cina yang hanya $17–18 juta per kilometer. Perbedaan signifikan ini memicu kecurigaan kuat adanya penyelewengan dana.

Respon KPK dan Kondisi Keuangan Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bereaksi setelah isu ini menjadi perbincangan nasional. KPK mengimbau masyarakat untuk membuat laporan resmi, meski seharusnya aparat penegak hukum dapat langsung melakukan penyelidikan. KPK menyatakan sedang mengumpulkan informasi awal terkait dugaan mark-up, sementara kondisi keuangan Whoosh yang merugi menambah kekhawatiran.

Pernyataan Luhut dan Ketidakwajaran Proyek

Menteri Luhut Panjaitan, yang sangat berperan dalam proyek KCJB, menyatakan bahwa ia dan tim menerima proyek dalam keadaan "busuk". Pernyataan ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa proyek yang diakui sudah bermasalah justru diteruskan? Bagi banyak analis, biaya proyek KCJB terlalu tinggi dan tidak wajar.

Analisis Perbandingan Biaya Internasional

Perbandingan dengan proyek internasional semakin menguatkan dugaan ketidakwajaran. Kereta cepat Shanghai-Hangzhou di Cina sepanjang 154 kilometer hanya menelan biaya $22,93 juta per kilometer. Sementara itu, biaya KCJB mencapai $41,96 juta per kilometer, menunjukkan kemahalan sekitar $19 juta per kilometer atau total $2,7 miliar. Bahkan, proyek kereta cepat Jeddah-Ryadh di Arab Saudi yang jauh lebih panjang justru lebih murah.

Proses Tender yang Dipertanyakan

Proses tender proyek KCJB juga menuai kontroversi. Keikutsertaan Jepang dalam tender dicurigai hanya sebagai formalitas untuk menggelembungkan harga penawaran Cina. Penawaran Cina yang awalnya $5,5 miliar naik menjadi $6,02 miliar, hampir menyamai penawaran Jepang sebesar $6,2 miliar. Alasan kemenangan Cina adalah skema business-to-business tanpa jaminan APBN, meski pada akhirnya proyek ini justru dijamin APBN.

Peringatan yang Diabaikan dan Masalah Kelayakan

Sejumlah ekonom dan praktisi telah memperingatkan Jokowi untuk membatalkan proyek KCJB yang dinilai sebagai bom waktu. Peringatan itu terbukti dengan kerugian terus-menerus dan ketidakmampuan Whoosh membayar utang. Selain itu, jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 kilometer dianggap tidak memerlukan kereta api cepat, mengingat mode transportasi antara kedua kota sudah sangat lengkap.

Tuntutan untuk Mengusut Jokowi dan Pejabat Terkait

Dengan begitu banyaknya ketidakwajaran dalam proyek KCJB, penegak hukum dituntut untuk segera memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jokowi, Luhut Panjaitan, dan Rini Soemarno disebut-sebut sebagai orang yang paling banyak berperan dalam proyek ini. Keterangan mereka sangat diperlukan untuk mengungkap kebenaran.

Ancaman Debt Trap dan Kedaulatan Negara

Gagal bayar Whoosh menimbulkan kekhawatiran serius mengingat pengalaman negara lain dengan utang ke Cina. Seperti yang terjadi di Srilanka, Cina dapat mengambil alih aset strategis negara peminjam yang gagal bayar. Praktik debt trap atau perangkap utang Cina dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Pentingnya Tindakan Segera dari KPK dan Prabowo

Bila KPK tidak cepat bergerak mengusut kasus ini, maka Presiden Prabowo Subianto dituntut untuk segera turun tangan. Kasus Whoosh akan menjadi pembuktian apakah Prabowo serius dalam menjalankan janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Buni Yani, Peneliti Media, Budaya, dan Politik Asia Tenggara

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar