Kinerja Natalius Pigai Setahun Jadi Menteri HAM: Retorika Tanpa Aksi Nyata?

Sudah satu tahun Natalius Pigai menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Posisi strategis ini seharusnya menjadi momentum penting untuk membawa perubahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Namun, setelah 12 bulan, kinerjanya dinilai redup dan tidak memenuhi ekspektasi publik.

Retorika Tinggi, Aksi Minim di Lapangan

Natalius Pigai datang dengan janji besar. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pemenuhan HAM, menekankan bahwa hak asasi mencakup kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi di lapangan tidak menunjukkan gebrakan berarti dari Kementerian HAM.

Rencana ambisius seperti pembentukan atase HAM di luar negeri dan kampung rekonsiliasi di dua ribu titik hanya berhenti di wacana, tanpa peta jalan yang jelas. Padahal, situasi HAM di Indonesia sedang memprihatinkan: konflik agraria meningkat, kekerasan aparat berulang, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih stagnan.

Kritik dari Parlemen hingga Aktivis Papua

Bukan hanya masyarakat sipil, DPR juga mulai menyoroti kinerja Menteri HAM ini. Siti Aisyah dari Fraksi PDIP secara terbuka menyatakan, "Setelah seratus hari bekerja, kami tak lihat apa yang sebenarnya dilakukan Menteri HAM."

Kritik serupa datang dari Mafirion (Fraksi PKB) yang menilai Pigai kehilangan daya juang seperti saat masih di Komnas HAM. Lembaga riset CELIOS bahkan memberi rapor merah pada Pigai dalam penilaian 100 hari kerja kabinet, menjadikannya salah satu menteri dengan skor terendah.

Kritik pedas juga datang dari tanah kelahirannya, Papua. Aktivis HAM Yan Christian Warinussy mengingatkan Pigai untuk lebih peka terhadap penderitaan rakyat Papua. Pendeta Benny Giay bahkan menyatakan pesimisme, "Saya tidak terlalu optimistis. Kondisi Papua sudah habis-habisan baru seorang asli Papua diangkat jadi Menteri HAM."

Absen di Tengah Krisis HAM Nasional

Dalam setahun terakhir, berbagai konflik sosial dari Rempang, Cidahu, hingga perkebunan sawit di Kalimantan tidak mendapat perhatian serius dari Kementerian HAM. Publik lebih sering mendengar Pigai berbicara tentang gizi anak daripada penanganan pelanggaran hak warga negara.

Ketika mahasiswa Papua berdemonstrasi menuntut perhatian atas pelanggaran HAM di Intan Jaya, respons Pigai terbatas pada prosedur administratif. Jawaban ini terasa hampa bagi masyarakat yang menanti kepemimpinan moral dari seorang mantan aktivis yang dulu dikenal lantang.

Simbol Tanpa Substansi di Kementerian HAM

Pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM awalnya dipandang sebagai langkah simbolis untuk memperkuat representasi Papua. Namun setelah setahun, simbol itu tidak berubah menjadi substansi nyata.

Pigai tampak kehilangan roh aktivisme yang dulu membuatnya disegani. Kini ia lebih nyaman berada di balik meja birokrasi. Dalam politik praktis, simbol tanpa kinerja hanya menjadi beban yang bisa berujung pada reshuffle kabinet.

Waktunya Evaluasi Kinerja Menteri HAM

Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan menuntut hasil nyata. Jika ukuran kinerja adalah dampak terhadap rakyat, maka Pigai dinilai gagal memenuhinya. Tidak ada kebijakan besar, penyelesaian kasus, atau langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pada korban pelanggaran HAM.

Satu tahun sudah cukup sebagai masa uji. Natalius Pigai mungkin datang dengan idealisme, tetapi kinerjanya tidak meninggalkan jejak berarti. Publik pun mulai bertanya-tanya: "Apakah Menteri HAM ini benar-benar bekerja, atau sekadar hadir di rapat kabinet?"

Jabatan publik bukan tempat untuk nostalgia aktivisme. Ini tentang tanggung jawab, hasil, dan keberanian. Sejauh ini, Natalius Pigai dinilai belum menunjukkan satupun dari tiga hal tersebut.