Kinerja Natalius Pigai Setahun Jadi Menteri HAM: Retorika Tanpa Aksi Nyata?

Sudah satu tahun Natalius Pigai menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Posisi strategis ini seharusnya menjadi momentum penting untuk membawa perubahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Namun, setelah 12 bulan, kinerjanya dinilai redup dan tidak memenuhi ekspektasi publik.

Retorika Tinggi, Aksi Minim di Lapangan

Natalius Pigai datang dengan janji besar. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pemenuhan HAM, menekankan bahwa hak asasi mencakup kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi di lapangan tidak menunjukkan gebrakan berarti dari Kementerian HAM.

Rencana ambisius seperti pembentukan atase HAM di luar negeri dan kampung rekonsiliasi di dua ribu titik hanya berhenti di wacana, tanpa peta jalan yang jelas. Padahal, situasi HAM di Indonesia sedang memprihatinkan: konflik agraria meningkat, kekerasan aparat berulang, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih stagnan.

Kritik dari Parlemen hingga Aktivis Papua

Bukan hanya masyarakat sipil, DPR juga mulai menyoroti kinerja Menteri HAM ini. Siti Aisyah dari Fraksi PDIP secara terbuka menyatakan, "Setelah seratus hari bekerja, kami tak lihat apa yang sebenarnya dilakukan Menteri HAM."

Kritik serupa datang dari Mafirion (Fraksi PKB) yang menilai Pigai kehilangan daya juang seperti saat masih di Komnas HAM. Lembaga riset CELIOS bahkan memberi rapor merah pada Pigai dalam penilaian 100 hari kerja kabinet, menjadikannya salah satu menteri dengan skor terendah.

Kritik pedas juga datang dari tanah kelahirannya, Papua. Aktivis HAM Yan Christian Warinussy mengingatkan Pigai untuk lebih peka terhadap penderitaan rakyat Papua. Pendeta Benny Giay bahkan menyatakan pesimisme, "Saya tidak terlalu optimistis. Kondisi Papua sudah habis-habisan baru seorang asli Papua diangkat jadi Menteri HAM."

Absen di Tengah Krisis HAM Nasional