Cek Dana Mengendap Rp 4,17 T ke BI: Saya Ancam Berhentikan Pejabat Kalau Ini Benar!

Klaim Kesamaan Data dengan Kemendagri

Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa data keuangan Pemprov Jawa Barat yang dimilikinya telah sesuai dengan data yang ada di Kemendagri. Ia mengklaim bahwa laporan keuangan daerahnya selalu disampaikan kepada Kemendagri secara rutin setiap hari.

"Makanya kan data dari BI ini sumber datanya dari mana gitu loh. kalau saya sih senang aja kalau memang ada Rp 4,1 T, gitu loh," tambahnya.

Latar Belakang Informasi dari Menteri Keuangan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa data mengenai dana mengendap pemerintah daerah (pemda) tersebut bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia. Purbaya menyarankan agar Gubernur Dedi Mulyadi memeriksa langsung ke BI untuk mendapatkan rincian yang akurat.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan... Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," jelas Purbaya di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10).

Insiden ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menunggu hasil verifikasi langsung Gubernur Jawa Barat ke Bank Indonesia mengenai kebenaran dana mengendap triliunan rupiah tersebut.