Netty menyatakan bahwa masalah tunggakan tidak hanya terkait kemampuan finansial, tetapi juga kesadaran dan pemahaman masyarakat. Edukasi yang masif diperlukan agar masyarakat memandang iuran BPJS sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas dalam menjaga kesehatan bersama.
Verifikasi Data untuk Cegah Penyalahgunaan
DPR mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data yang ketat dan transparan. Langkah ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau fraud dalam proses penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.
Digitalisasi dan Inovasi Sistem BPJS
Dorongan juga diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi, khususnya dalam memperluas akses layanan dan menyederhanakan sistem pembayaran. Digitalisasi dan integrasi data dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan peserta.
Komitmen Keberlanjutan Program JKN
Kebijakan pemutihan tunggakan BPJS tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab. Ini adalah langkah kemanusiaan yang harus diiringi dengan perbaikan sistem secara menyeluruh agar program Jaminan Kesehatan Nasional tetap berkelanjutan dan bebas dari kecurangan.
Artikel Terkait
3 Jalur Tersembunyi ke Maja Lebak yang Bisa Hindari Macet Total!
RS Indonesia di Gaza Usai Gencatan Senjata: Kondisi yang Bikin Miris!
3 Jalur Tersembunyi ke Tasikmalaya, Nomor 2 Paling Cepat & Kulinernya Bikin Ketagihan!
Truk Trahir di Semarang Ditabrak KA Harina, KAI: Kami Minta Maaf