Pola serupa diperkirakan akan terus berlanjut di era pemerintahan baru. Menteri Prabowo Subianto dan para menteri lainnya diperkirakan akan saling mengkritik satu sama lain sebagai bentuk penyeimbang kekuasaan.
Pertanyaannya, apakah diskusi dan perdebatan yang terlihat di publik ini betul-betul mencerminkan perbedaan pendapat yang substantive, atau hanya sekadar sandiwara politik belaka?
Mengingat para pejabat tinggi negara ini umumnya memiliki kontak langsung satu sama lain, bahkan saling terhubung dalam grup percakapan digital. Bisa jadi, setelah "berseteru" di depan wartawan, mereka justru saling berbalas pesan dalam grup chat yang sama.
Fenomena unik dalam politik Indonesia ini semakin menarik ketika melihat bagaimana berbagai lembaga negara berinteraksi. Ketua DPR, Ketua MK, Menteri, Jenderal, Hakim, Jaksa, Gubernur, Bupati, Walikota, Gubernur BI, anggota BPK, anggota KPU, bahkan Ketua KPK - semuanya berada dalam dinamika politik yang kompleks.
Setelah 80 tahun merdeka, banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang lebih muda usianya, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Perbandingan dengan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa sistem politik dan penyeimbang kekuasaan yang diterapkan setiap negara memang memberikan dampak yang berbeda terhadap kemajuan bangsa.
Artikel Terkait
Mayat di Gumuk Pasir Parangtritis Teridentifikasi, Dua Tersangka Diringkus Polisi
UpScrolled Meledak, Jadi Tempat Bebas Bicara Saat TikTok Dituding Sensor
Damaskus Ambil Alih: Pasukan Kurdi Sepakat Bergabung dengan Pemerintah Suriah
Puncak Satu Abad NU: Presiden Prabowo Hadiri Silaturahmi Akbar 10.000 Kader di Senayan