Pendidikan Tanpa Jiwa: Ketika Teknologi Mengalahkan Makna

Pembangunan di banyak negara berkembang ibarat lomba lari. Pemerintah mendambakan pertumbuhan, inovasi, teknologi tinggi, dan tentu saja, pengakuan internasional. Mereka memamerkan angka-angka statistik dan kurva yang terlihat ilmiah, seolah tanpa cela. Ambisi semacam itu sebenarnya wajar. Namun, ketika fokusnya cuma pada hal-hal yang kasat mata gedung pencakar langit, laboratorium supercanggih, atau jumlah publikasi ilmiah kita lupa bahwa pondasi masyarakat bukanlah mesin atau kabel. Pondasinya adalah manusia, dengan segala pola pikir, hubungan sosial, dan visi kolektif mereka tentang masa depan.

Saya jadi teringat John Keating, guru bahasa Inggris di sekolah elit dalam film Dead Poet Society. Bayangkan, dia mengajak murid-muridnya membaca puisi sesuatu yang dianggap tak berguna di dunia modern. Tapi justru di situlah letak pesannya.

Kutipan Keating bukan sekadar pujian untuk seni atau puisi, dua hal yang makin tersingkir dari kehidupan kita. Itu adalah pengingat bahwa hidup manusia tidak cuma soal bertahan hidup, tapi juga tentang hal-hal yang membuat hidup layak dijalani.

Menurut Keating, STEM seperti kedokteran, hukum, dan teknik memang menjadi fondasi biologis dan struktural masyarakat. Tapi puisi, gagasan, refleksi diri, dan imajinasi, yang menjadi inti dari ilmu sosial-humaniora, adalah ruang di mana manusia menemukan arah, nilai, dan makna hidup. Tanpa itu, kemajuan hanya akan melahirkan masyarakat yang sibuk, cepat, efisien, tapi kehilangan jiwanya.

Nah, karena gagasan semacam ini punya daya kritis yang dalam, tak heran kalau belakangan lembaga donor internasional dan program prestisius seperti LPDP lebih banyak menyalurkan dana ke bidang STEM. Pemerintah bilang ini "kebutuhan strategis negara." Tapi siapa yang mendefinisikan kata "strategis" itu? Kalau strategis cuma berarti pertumbuhan ekonomi yang belum tentu merata maka negara sedang membangun masa depan dengan kacamata kuda. Kita lupa bahwa masalah seperti korupsi, birokrasi lamban, media bias, dan ketimpangan sosial tidak bisa disembuhkan hanya dengan teknologi.

Lalu kenapa negara lebih memilih STEM? Jawabannya sederhana: STEM lebih mudah diukur. Outputnya jelas, kompetensinya langsung diserap industri, dan secara politik, bidang ini relatif aman. Tidak ada risiko mahasiswa pulang dari studi dengan membawa pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kuasa, struktur sosial, atau ketidakadilan politik.

Sementara itu, mahasiswa sosial-humaniora yang seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting justru sering dipinggirkan. Saya ingin menyampaikan dengan jelas meski mungkin tak dipahami sepenuhnya oleh para profesor yang kini jadi menteri atau dirjen bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologinya, tapi juga kedalaman cara berpikir masyarakatnya.

Di Bawah Naungan Modernisme, STEM Berkuasa

Tentu, tak ada yang menyangkal manfaat STEM. Dunia kerja butuh insinyur, programmer, ahli bioteknologi, dan analis data. Negara ingin bersaing global, dan STEM dianggap jalur tercepat. Setiap teknologi baru dianggap solusi: kemacetan diatasi dengan aplikasi transportasi, korupsi dilawan dengan digitalisasi seolah-olah masalahnya bukan pada mentalitas aparat yang bobrok.

Bagi pemerintah, ini investasi yang mudah dijual sebagai bukti kemajuan. Tapi di balik itu, kita sebenarnya sedang menelan mentah-mentah logika modernisme: keyakinan bahwa kehidupan sosial bisa diselesaikan lewat standarisasi teknis. Bahwa masalah manusia adalah soal efisiensi, bukan pemaknaan. STEM melahirkan "robot-robot" baru: manusia yang bekerja tanpa mempertanyakan makna pekerjaannya, hanya fokus pada tugas yang selesai, efektif, efisien, lalu menerima gaji dan mengejar kebahagiaan semu.

Struktur pendanaan penelitian di Indonesia pun ikut mendukung kecenderungan ini. Hibah penelitian lebih banyak dialirkan ke proyek-proyek yang aman secara politik: energi hijau, teknologi pangan, kecerdasan buatan, atau kesehatan digital.

Masalahnya makin runyam ketika kebijakan nasional menilai hampir semua proposal riset dengan standar Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Padahal, TKT adalah alat seleksi buatan NASA untuk menilai vendor bukan instrumen yang cocok untuk menangkap kedalaman analitis riset sosial-humaniora. Tapi di sini, TKT masih dipakai sebagai ukuran keberhasilan riset, memaksa SSH mengikuti logika yang bukan miliknya.

Akibatnya, penelitian SSH seperti analisis isi media atau studi etnografi sering dianggap "kurang matang" hanya karena tidak menghasilkan prototipe atau model teknologi. Ironisnya, ketika anggaran penelitian SSH tidak terserap karena sebagian besar dialokasikan untuk buku, perjalanan lapangan, dan waktu berpikir yang panjang, kesimpulan yang muncul bukan "format pendanaannya tidak cocok," melainkan "SSH tidak bekerja maksimal."

Pola-pola semacam ini menunjukkan bias modernisme dalam sistem kita: riset dihargai sejauh ia menghasilkan produk, paten, atau alat yang terukur. Pengetahuan yang tidak menghasilkan "output teknis" dianggap kurang berguna. Dalam logika modernisme, segala sesuatu harus bisa distandarkan. Tapi di balik keteraturan itu, ada bahaya besar: hilangnya kapasitas untuk bertanya, meragukan, dan mengkritik.

Dengan logika ini, STEM menjadi sekutu ideal bagi kekuasaan yang ingin masyarakat berjalan rapi seperti mesin. Tapi justru karena itu kita harus waspada. Ketika satu cara berpikir terlalu dominan, cara-cara lain untuk memahami manusia yang tidak bisa distandarkan perlahan hilang. Nilai, seni, etika, imajinasi, dianggap "tidak produktif." Di situlah modernisme berubah dari sarana kemajuan menjadi alat kontrol.

Pola ini terus berulang: Indonesia membangun sistem digital canggih, tapi warganya makin mudah dimanipulasi; negara menggembar-gemborkan AI, tapi kedisiplinan publik dan budaya kerjanya stagnan; universitas memajang robot, tapi gagal melahirkan warga yang kritis. Bagi negara berkembang seperti kita, pesan ini diterima mentah-mentah: seolah kemajuan hanya datang dari mesin baru, bukan dari transformasi kebudayaan.

SSH: Suara yang Menggugat

Berbeda dengan STEM yang cenderung jinak, sosial-humaniora sering dianggap berisik. Mahasiswanya bertanya "mengapa," bukan cuma "bagaimana." Mereka mempertanyakan kebijakan, menelusuri motif kekuasaan, dan menganalisis struktur yang sering disembunyikan negara.

Dalam iklim politik yang sensitif, suara-suara seperti ini dianggap mengancam stabilitas. Makanya, riset SSH jarang jadi prioritas pendanaan terlalu mudah membawa publik pada pertanyaan yang tidak nyaman. Padahal, negara yang sehat justru butuh pikiran kritis untuk mencegah kesalahan yang sama terulang.

Di Indonesia, banyak profesor dan doktor di bidang sosial-humaniora, tapi pengetahuan mereka jarang jadi dasar kebijakan publik. Lihat saja betapa rumitnya urusan KTP atau SIM sengaja dibiarkan berbelit agar warga mudah disogok. Dalam logika kekuasaan, kerumitan adalah alat kontrol. Birokrasi yang transparan akan mempersulit korupsi dan nepotisme.

Di ranah media, ironinya makin jelas. Jurusan komunikasi dan jurnalistik meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun, tapi kualitas media justru jatuh dalam kubangan sensasi dan hoaks. Bukan karena akademisinya tidak mumpuni, tapi karena ruang redaksi dikendalikan pemilik modal yang bersekongkol dengan kekuasaan. Jurnalisme investigatif dibungkam bukan lewat sensor langsung, tapi lewat logika rating, ancaman finansial, dan tekanan halus.

Puncak dari kekacauan ini adalah pembungkaman terhadap tradisi pemikiran kritis yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Trauma era Orde Baru masih hidup sampai sekarang, menjadikan warga apatis dan aparat tidak populis. Kita kehilangan pisau analisis tajam untuk membaca ketimpangan, relasi modal-kekuasaan, dan struktur korupsi yang mengakar. Akibatnya, ketika membahas korupsi, kita hanya mengejar "oknum," bukan sistem yang melahirkannya.

Karena itulah, banyak riset sosial-humaniora berbenturan dengan kepentingan politik. Penelitian tentang ketimpangan bisa menyinggung korporasi besar; penelitian tentang media bisa membongkar kolusi pemilik modal; penelitian kebijakan publik bisa memperlihatkan kegagalan pemerintah. Akibatnya, akademisi terjebak antara kebutuhan untuk kritis dan risiko dibungkam. Banyak yang akhirnya memilih topik "aman" agar dapat hibah, beasiswa, atau akses penelitian.

Dampak jangka panjang dari melemahnya SSH sangat serius. Ketika disiplin ini dikesampingkan, kita kehilangan generasi pemikir yang mampu menyusun arah bangsa, membangun etika publik, mengawasi kekuasaan, dan merumuskan visi jangka panjang yang manusiawi. Kita bisa punya ribuan insinyur dan programmer, tapi hanya sedikit yang bisa menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa teknologi dibangun? Kepentingan siapa yang dilayani? Keadilan macam apa yang ingin kita tegakkan?

Di sinilah akar persoalan kita. Bukan pada dualisme STEM vs SSH, tapi pada keengganan kekuasaan menata fondasi sosialnya. Para pemegang kuasa nyaman dengan masyarakat yang tidak kritis, birokrasi yang ruwet, media yang patuh, dan warga yang sibuk mengejar sensasi. Saya tidak menolak STEM. Yang saya tolak adalah pembangunan teknologi di atas tanah yang korup. Saya menolak agenda-agenda yang tampak mencengangkan di permukaan, tapi sesungguhnya hanya menguntungkan segelintir elite.