Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Whoosh: Desakan Audit dan Perbandingan Biaya dengan China

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mendesak audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh oleh BPK atau BPKP. Desakan ini muncul akibat kuatnya indikasi ketidakberesan dan beban keuangan yang ditimbulkan proyek kereta cepat Indonesia ini.

Biaya Kereta Whoosh Dinilai Terlalu Mahal

Anthony Budiawan mengungkapkan, total biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun. Angka ini termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar. Jika dirinci, biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai sekitar US$52 juta per kilometer.

Sebagai perbandingan, biaya pembangunan kereta cepat di China hanya berkisar antara US$17 juta hingga US$30 juta per kilometer. Dengan asumsi nilai tengah US$25 juta per km, biaya Kereta Whoosh dinilai lebih mahal US$27 juta per km. "Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China," ujar Anthony.

Beban Utang dan Bunga yang Membebani Keuangan Negara

Proyek Kereta Whoosh dibiayai 75% melalui utang dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun. Untuk bagian cost overrun, bunga yang ditetapkan bahkan lebih tinggi, yakni 3,4% per tahun. Akibatnya, Indonesia harus membayar bunga saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

Anthony membandingkan dengan proposal Jepang yang menawarkan pembiayaan dengan bunga hanya 0,1% per tahun. "Jika kerja sama dengan Jepang, pemerintah hanya bayar Rp75 miliar per tahun. Selisihnya lebih dari Rp1,9 triliun. Dikalikan 10 tahun sudah Rp19 triliun," terangnya.

Desakan Ungkap Dalih Pengalihan Proyek ke China

Anthony menegaskan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti fenomena ini untuk mengungkap pihak-pihak yang berperan dalam pengalihan kerja sama pembangunan kereta cepat dari Jepang ke China. Pertanyaan besar muncul mengapa Indonesia memilih China yang menawarkan pembiayaan dengan bunga lebih tinggi.

Keterkaitan Jokowi dalam Pengalihan Proyek

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan pengalamannya berdiskusi dengan Presiden Jokowi pada 2016 mengenai proyek KCJB. Menurut Agus, pengalihan proyek dari Jepang ke China merupakan ide Jokowi sendiri.

Padahal Jepang melalui JICA telah melakukan studi kelayakan dan siap membiayai proyek dengan bunga ringan dan tenor 40 tahun. "Sekarang (dengan China) jadi 85 tahun dengan bunga 2 persen," ujar Agus.

Agus menduga keputusan ini lebih dilandasi pertimbangan politik ketimbang rasionalitas ekonomi. "Menurut saya, Jokowi merasa lebih nyaman dengan Cina. Mungkin karena banyak bantuan dan kedekatan politik," katanya.

Berdasarkan analisis ini, proyek Kereta Whoosh menimbulkan pertanyaan serius mengenai efisiensi biaya, transparansi pengadaan, dan beban keuangan jangka panjang bagi Indonesia.