Analisis Proyek Kereta Cepat Jokowi: Antara Ambisi dan Realitas Fiskal

Oleh: Paul Ms | Pemerhati Kebijakan Publik

Sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia dalam satu dekade terakhir mencatat pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara ambisi dan logika fiskal. Warisan proyek-proyek besar era Presiden Jokowi kini menuai kritik tajam terkait dengan beban utang dan kelayakan ekonomi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Prestise vs Kelayakan Ekonomi

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan fiskal Indonesia. Awalnya dijanjikan tanpa menggunakan APBN, kenyataannya proyek ini justru membebani keuangan negara dengan biaya yang membengkak jauh dari perkiraan awal.

Para ekonom seperti Rizal Ramli dan almarhum Faisal Basri telah memperingatkan sejak awal bahwa proyek ini lebih mengutamakan prestise politik daripada kebutuhan riil masyarakat. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa proyek ini sulit mencapai titik impas, bahkan dalam jangka panjang.

Kebijakan Fiskal Baru: Penolakan APBN untuk Bayar Utang

Langkah tegas Menteri Purbaya menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat menandai perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal. Sikap ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan menghindari pembebanan utang pada generasi mendatang.